140 Ribu Warga Surabaya Terancam Kehilangan Hak Politiknya

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pernyataan tegas dilontarkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono terkait larangan anggota partai politik menjabat di pengurusan RT RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat dan Kelurahan (LKMK).

Adi Sutarwijono menilai, meski berlandaskan Permendagri, ketentuan tersebut bertentangan undang-undang Partai Politik dan undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Di undang-undang, setiap warga dijamin menjadi anggota parpol,” papar Adi Sutarwijono, Selasa (1/11/2016).

Politisi PDIP ini mengungkapkan, jumlah pengurus RT RW di Surabaya mencapai 14 ribuan, belum lagi ditambah 154 LKMK. Apabila ditotal, jumlah pengurus RT RW dan LKMK bisa mencapai 140 ribu orang.

“Bisa dibayangkan berapa ribu warga Surabaya yang kehilangan hak politiknya jika ada larangan itu,” tutur Awi, sapaannya.

Namun, Adi mengakui, terbitnya perwali 38 tahun 2016, urgensinya adalah untuk menata kepengurusan RT RW dan LKMK yang akan habis masa tugasnya akhir tahun ini.

“Dengan Perwali ini, sirkulasi kepemimpinan 3 tahun kedepan yang dibutuhkan bisa diperbaharui,” jelas Awi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengajukan peraturan daerah tentang penataan organisasi tingkat RT, RW, dan juga Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK).

Sama seperti dalam pengajuan sebelumnya, dalam perda tersebut juga kembali dicantumkan larangan seluruh pengurus RT, RW dan LKMK menjadi anggota partai politik.

Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, pengajuan perda ini sudah dilakukan selama empat kali. Namun selama empat kali pula ditolak oleh Anggota DPRD.

Namun dengan alasan melaksanakan amanah Permendagri No 5 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

“Perwali nya sudah terbit, yaitu Perwali No 38 Tahun 2016. Tapi harus dibuatkan perdanya. Makannya kita ajukan lagi,” jelas Ira Tursilowati. (bmb/gbi)