15 Partai Politik Dinyatakan Penuhi Syarat Ikuti Pemilu di Surabaya

oleh
Komisioner KPU Purnomo Satriyo (batik putih) saat diundang hearing dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akhirnya mengumumkan Partai Politik (Parpol) yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019 di Kota Surabaya. Ada 15 parpol yang dinyatakan memenuhi kualifikasi itu.

Komisioner KPU Surabaya, Purnomo Satriyo Pringgodigdo menuturkan, penetapan 15 partai politik setelah dilakukan rapat pleno hari ini, Kamis (8/2/2018). Rapat pleno itu diikuti perwaklian dari partai politik, Bawaslu Kota Surabaya, Bakesbangpol, Bagian Pemerintahan Kota Surabaya hingga Polrestabes Surabaya dan Polres KP3 Tanjung Perak.

“Hasil ini kami dapatkan setelah 15 dari 17 partai politik yang menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan ke KPU,” ujar Purnomo Satriyo.

Purnomo menjelaskan, kelengkapan persyaratan yang diserahkan mencakup banyak aspek. Mulai dari syarat administrasi, verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor hingga keanggotaan.

Ke lima belas partai politik yang dinyatakan lolos oleh KPU adalah Partai Beringin Karya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar).

Selain itu ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat (PD).

Menurutnya, meski dinyatakan lolos 15 partai itu masih harus melalui proses rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Setelah itu baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU RI pada 17 Februari 2018.

“Sabtu (10/02/18, kami akan menyampaikan hasil verifikasi di tingkat Kota Surabaya kepada KPU Provinsi Jawa Timur, untuk kemudian dilakukan rekapitulasi antara tanggal 11 – 12 Februari 2018” pungkas pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *