Teknologi Berpotensi Ciptakan 7 Juta Pengangguran Baru

oleh

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Perbandingan manfaat dan resiko pada perkembangan teknologi di dunia kerja tidak imbang.  Teknologi justru lebih banyak menciptakan pengangguran baru karena perusahaan cenderung memilih menggunakan instrumen IT ketimbang menarik tenaga kerja yang tak kompeten.

Resiko meningkatnya pengangguran baru ini terutama yang terkait dengan perubahan kegiatan ekonomi (disruptive innovation). Kemajuan  teknologi di sektor ini dinilai akan berdampak pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan.

Pakar ekonomi Muhammad Chatib Basri menilai, potensi hilangnya pekerjaan ini terjadi di semua sektor usaha. Tak tanggung-tanggung, Chatib memprediksi, sekitar 7,1 juta orang di Indonesia akan kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat karena kalah dengan perkembangan teknologi yang berlari kencang.

Sedangkan serapan tenaga kerja baru untuk sektor penggunaan IT hanya sebesar 2 juta.

“Secara total, saya perkirakan 7,1 juta orang akan kehilangan pekerjaannya. Sedangkan tenaga baru hanya muncul 2 juta. Jadi nett 5,1 juta orang akan kehilangan pekerjaan,” ujar Chatib dalam seminar bertajuk ‘Disrupsi Digital: Peluang dan Tantangan’ di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (5/2).

Di sektor keuangan, misalnya, teknologi mampu menganalisa konsumen lebih baik dibanding konvensional. Analisa itu meliputi kemampuan finansial, modal, hingga jaminan.

Pengenalan nasabah (know your customer) kini bisa dilakukan melalui swafoto. Sementara profilnya dapat dengan mudah disesuaikan dengan isi akun media sosial “Saya tidak heran kalau perbankan bisa membuat tingkat bunga yang berbeda untuk setiap orang, sesuai dengan personalnya,” kata mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 ini.

Kabar baiknya, ia menilai teknologi ini tak sepenuhnya menghilangkan pekerjaan. Perawat, misalnya, akan tetap dibutuhkan asalkan memiliki kemampuan mengoperasikan mesin pengolah data pasien. Begitu juga dengan analis ataupun teller bank.

Artinya, jenis-jenis pekerjaan lama akan tetap relevan dengan adanya keahlian baru yang bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan. Maka, yang akan kehilangan pekerjaan adalah mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri.

“Karena itu, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan keniscayaan di era teknologi informasi ini,” tuturnya.

Direktur Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Kharim Indra Gupta Siregar mengatakan, fenomena digital menawarkan dua pilihan kepada pelaku usaha, yaitu beradaptasi atau menunda perubahan dan tersapu persaingan.

Masalahnya, untuk melakukan proses transformasi, prosesnya tidak mudah. “Yang tidak kalah penting, digitalisasi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru per November 2017 menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja ini bertambah 2,62 juta orang dibanding Agustus tahun lalu yang sebanyak 125,44 juta orang.

Adapun jika dihitung, angka pengangguran pada Agustus 2017 ini meningkat sekitar 10.000 orang jika dari total angkatan kerja pada Agustus 2016 yang mencapai 125,44 juta orang. Meski demikian, secara persentase angka tingkat pengangguran turun di mana pada Agustus tahun lalu 5,61%, dan pada Agustus 2017 menjadi 5,50%.

Jika dihitung lebih rinci lagi, pengangguran pada Agustus 2016 dari total angkatan kerja yang mencapai 125,44 juta orang, angka penganggurannya 5,61% atau 7,03 juta orang. Sedangkan pada Agustus 2017 jumlah angkatan kerja 128,06 juta dengan pengangguran 5,50% atau 7,04 juta orang.
Shuariyanto mengatakan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 192,08 juta orang, di mana 128,06 juta orang merupakan angkatan kerja dan yang bekerja sebanyak 121,02 juta orang atau 7,04 juta orang pengangguran.

Angkatan kerja merupakan masyarakat yang tergolong di usia yang siap bekerja. Pada Agustus 2017 terdapat 192,08 juta orang yang masuk sebagai penduduk usia kerja. Dari total itu, terdapat 128,06 juta orang angkatan kerja dan 64,02 juta bukan angkatan kerja. (kat/ara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *