MK Nyatakan Pansus DPR terhadap KPK Sah

oleh
Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK yang diketuai politisi Golkar, Agung Gunandjar (tengah) akan bekerja lagi setelah MK menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. yang menyoakl keberadaan Pansus.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Langkah Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terganjal lagi. Pansus melanjutkan kerjanya setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan hak angket DPR terhadap KPK sah.

MK menolak gugatan hak angket DPR terhadap KPK nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan. Pasal yang diuji oleh MK adalah Pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2). Putusan MK ini diwarnai dissenting opinion dari 4 hakim MK, yaitu Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Maria Farida.

Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK masuk ke dalam ranah eksekutif. Karena itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.

“Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen. Karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar hakim konstitusi Manahan Sitompul.

Hakim juga menilai DPR berhak meminta pertanggungjawaban dari KPK sebagai pelaksanaan tugas kewenangannya. Meskipun, KPK disebut sebagai lembaga independen.

“Menimbang walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK,” ujarnya Manahan.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK sempat ingin memasukkan usulan RUU Penyadapan hingga Dewan Pengawas untuk mengontrol wewenang besar yang dimiliki KPK. Namun, dua usulan itu batal masuk menjadi rekomendasi karena ada gugatan uji materi di MK.

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Namun MK menolak gugatan tersebut dan menyatakan Pansus Hak Angket DPR terhdap kPK sah. MK memasukkan KPK sebagai objek Hak Angket DPR.

Usai keluar putusan MK tersebut, Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menyatakan pihaknya tetap pada mengubah rekomendasi. Pansus, lanjutnya, akan menyodorkan rekomendasi sebagaimana yang telah disusun dan dibahas dalam rapat pleno sekaligus pandangan mini fraksi, Selasa (6/2).

Saat ditanya apakah Pansus akan memperpanjang masa kerjanya lantaran telah memiliki landasan hukum final dan mengikat dari

Namun demikian, Taufiq memastikan Pansus tak akan memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat untuk dimintai keterangan. Ia mengatakan Pansus tak akan memperpanjang masa kerjanya dan hanya fokus untuk segera menyelesaikan serta melaporkan rekomendasinya ke paripurna.

“Tidak. Dalam konteks Pansus Angket sekarang sudah selesai. Jadi kami tidak lagi dalam konteks untuk memanggil kembali,” kata Taufiq saat dihubungi, Kamis (8/2).

Dalam sidang ini turut hadir Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Selain itu hadir juga anggota DPR Arteria Dahlan yang juga menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK.

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Setiadi, mengaku sedih dengan putusan MK tersebut.

“Saya belum bisa komen, tapi komen satu kata saja. Sedih,” kata Setiadi kepada wartawan usai menghadiri sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2).

Namun, Setiadi enggan menjabarkan lebih lanjut alasan ia sedih atas putusan ini. Saat ditanya apakah merasa putusan tersebut tidak adil, Setiadi juga enggan menjawab dengan lugas.

“Saya enggak ngomong begitu loh ya, yang jelas sedih saja,” kata Setiadi. (kc/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *