Bupati Lampung Tersangka Suap ke DPRD, Hartanya Rp 10 M

oleh
Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ke DPRD dan ditahan di Rutan KPK.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Satu lagi kepala daerah yang menyandang status tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Lampung Tengah, Mustafa resmi ditetapkan sebagai tersangka suap ke DPRD Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebesar Rp 300 miliar.

“Hari ini, Jumat 16 Februari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor KPK, diputuskan perkara ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka MUS (Mustafa), Bupati Lampung Tengah periode 2015-2020,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dihubungi, Jumat (16/2).

Mustafa disangka KPK melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Syarif mengatakan, Mustafa secara bersama-sama diduga sebagai pemberi suap terkait permintaan persetujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke DPRD Lampung Tengah agar menandatangani pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebesar Rp 300 miliar.

Sejak hari ini, lanjut Syarif, Mustafa dijebloskan ke Rutan KPK Cabang K4 selama 20 hari ke depan. Dengan demikian, deretan calon kepala daerah yang mendekam di rutan KPK dan tidak boleh ikut kampanye pada Pilkada 2018 bertambah menajdi empat orang.

Sebelumnya, KPK sudah menjebloskan tiga kepala daerah yang maju lagi di Pilkada 2018 nanti yakni Calon incumbent Bupati Jombang Nyono Suharli, calon petahana Bupati Subang Imas Aryumningsih serta Bupati Ngda yang maju sebagai Cagub NTT, Marinus Sae. (Baca: KPK Larang Calon Kepala Daerah Ditahan Ikut Kampanye).

Usai pemeriksaan di KPK, Mustafa mengatakan hal ini menjadi cobaan dalam hidupnya. Calon Gubernur Lampung tersebut meminta agar pendukungnya bersabar, dan mengikuti perkembangan kasus ini.

Politisi Partai NasDem ini mengaku belum mengetahui proses dugaan suap yang melibatkannya itu. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Lampung itu pun menyatakan siap menjalani penahanan sebelum masuk masa persidangan.

“Ya, kita terima lah. Itulah yang saya bilang cobaan hidup saya. Mungkin ada hikmahnya. Kita kan jalani sesuai prosedur,” ujarnya.

Berdasarkan data di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LKHPN), Mustafa memiliki kekayaan Rp 10.259.701.823 atau Rp 10,2 miliar. Terakhir kali, Mustafa melaporkan kekayaannya pada 17 Januari 2018 sebagai syarat maju sebagai calon gubernur di Pilkada Lampung 2018.

Kekayaannya Mustafa meningkat dari pelaporan sebelumnya. Sebelumnya, dia tercatat melaporkan kekayaan ke KPK pada 26 Juni 2015. Saat itu dia menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah sekaligus calon Bupati Lampung Tengah. Total kekayaannya saat itu sebesar Rp 9.953.968.365 atau Rp 9,9 miliar.

Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Satgas KPK pada Kamis (15/2). Ketua DPW Partai Nasdem Lampung ini menjadi satu dari 19 orang yang diamankan KPK terkait dugaan suap di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

KPK sebelumnya sudah menetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai tersangka.  Mereka bertiga diduga melakukan praktik suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1 miliar. (cni/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *