Menkumham Bantah Kecolongan Revisi UU MD, Klaim Sudah Tolak 2/3 Pasal

oleh
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menerima revisi UU MD3 yang sudah disahkan DPR.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mau disalahkan atas lolosnya revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dinilai membuat DPR menjadi lembaga superbody. Yasonna mengklaim telah menolak 2/3 pasal-pasal usulan DPR dan menegaskan Presiden Joko Widodo tak akan menandatangani Revisi UU MD3 dari DPR.

“Itu 2/3 keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui. Lebih dari 2/3 keinginan yang diminta DPR. Kalau kita setujui, waduh [DPR] itu lebih ‘super powerful’ lagi. Tapi OK-lah itu perdebatan politik biasa saja,” kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2).

Yasonna pun membantah telah kecolongan dalam pembahasan UU tersebut. Saat revisi UU MD3 dibahas, pemerintah hanya mengajukan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) mengenai penambahan kursi pimpinan DPR.

“Dalam perkembangannya teman-teman di DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali dan boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot,” ujar mantan Wakil Badan Anggaran DPR 2013-2014 itu.

Dalam pembahasannya, aku Yasonna, DPR membuat tambahan banyak sekali pasal yang memicu perdebatan. Para wakil rakyat itu menambah sejumlah pasal yang saat ini berbuah kontroversi di masyarakat.

“Bukan kecolongan. Tentu saya harus menyampaikan penjelasan ke Bapak Presiden, kok sampai lama begini, dan kita juga dalam hal ini ada kecenderungan menarik ketentuan sangat liberal,” dalihnya.

Karena itu, ia menyarankan warga yang tak terima dengan UU MD3 terbaru untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Cara menyanggah (UU MD3 lewat uji materi) ke MK. Ingat saat saya keluar paripurna, dari pada kita capek-capek, lebih baik kita gugat ke MK,” kata Yasonna.

Menkumham mengaku sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi. Termasuk, pasal-pasal yang menjadi polemik di masyarakat. Pasal-pasal tersebut, lanjut Yasonna, merupakan kompromi atas dibuangnya usulan-usulan lain ters

Pemerintah dalam pembahasan revisi UU MD3 dianggap telah meloloskan sejumlah pasal yang membuat DPR semakin berkuasa dan cenderung antikritik. ebut.

“Saya jelaskan juga yang kita capai sudah buang 2/3 usulan teman-teman DPR. (UU MD3) ini (hasil) ‘trade off’-nya,” jelas Yasonna.

Presiden Jokowi Tak Mau Tandatangan

Menurut Yasonna, Presiden Jokowi sudah memutuskan tidak akan menandatangani pengesahan UU MD3 yang baru disahkan DPR RI. Langkah tidak menandatangani UU MD tersebut, lanjut Yasonna, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

“Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani ( UU MD3),” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/2).

Meskipun, hal itu tidak akan membatalkan UU MD3. Sebab, berdasar pada aturan perundangan, jika dalam waktu 30 hari undang-undang tidak ditandatangani, maka undang-undang itu praktis tetap berlaku.

Diketahui, Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan UU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah sah sebagai UU meski Presiden tidak menandatanganinya 30 hari sejak rancangan UU itu disetujui bersama.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang mengindikasikan menolak menandatangani hasil revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Namun, Taufik meminta masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan.

“Ini hal yang biasa, tidak ada yang perlu didramatisir, mungkin ada yang perlu dikonsolidasikan lebih lanjut tentu kita hormati,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2).

Taufik menyarankan agar Presiden lebih dulu mendalami UU MD3 sebelum mengambil keputusan. Sebab, kata dia, pengesahan revisi UU MD3 sudah sesuai prosedur dan melibatkan pemerintah melalui rapat paripurna.

“Tapi seandainya presiden dalam posisi terakhir belum setuju, masih perlu pendalaman, ya kita beri kesempatan sepenuhnya kepada presiden,” tegasnya. (cni/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *