Begini Cara Keponakan Novanto Menampung Aliran Suap e-KTP 7,3 Juta USD

oleh
Keponakan Setya Novanto yang juga Dirut PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Henda Pambudi Cahyo

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Indikasi adanya duit suap Rp 7,3 juta USD yang mengalir ke Setya Novanto semakin terbukti. Novanto menampung duit itu dari sejumlah perusahaan rekanan e-KTP dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang diurus keponakannya melalui PT Berkah Langgeng dan yang dibarter dengan rupiah oleh Inti Valuta Money Changer.

Pegawai PT Inti Valuta Money Changer, Riswan alias Iwan Barala membenarkan adanya kiriman 3,5 juta USD untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Henda Pambudi Cahyo. Hal itu dikonfirmasi Iwan saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/3).

“Uang 3,5 juta USD diambil secara bertahap, pertama 1 juta USD, lalu 1 juta USD dan 1,5 juta USD secara bertahap. Diambil secara langsung di kantor oleh orang yang disuruh Irvanto,” kata Iwan.

Uang 3,5 juta USD itu diperoleh dengan sistem barter. Caranya adalah Irvanto datang ke Inti Valuta Money Changer tempat Iwan bekerja lalu meminta proses barter. Yaitu, menukarkan uang USD dari luar negeri menjadi USD yang diterima di dalam negeri.

Namun, karena Iwan tidak punya uang hingga 3,5 juta USD di luar negeri maka ia menghubungi Juli Hira dari money changer PT Berkah Langgeng Abadi untuk mencari USD di luar negeri.

“Irvanto kasih saya nomor rekening, saya forward (teruskan) ke orang Bu Juli, lalu dari mereka yang masuk ke Bu Juli Hira 3,55 juta USD dan dari Bu Juli Hira ke saya 3,53 juta USD, jadi selisih 20 ribu USD,” ungkap Iwan.

Menurut karyawan Juli Hira bernama Nunuy Kurniasih, uang dolar dari luar negeri dikirimkan dari PT Biomorf lalu ditransfer ke berbagai perusahaan lain dalam empat kali transfer dan dilakukan Januari-Februari 2012. Yaitu, pada 20 Januari 2012 sebesar 1 juta USD, 26 Januari 2012 sebesar 1 juta USD, 31 Januari 2012 sebesar 1 juta USD dan pada 6 Februari 2012 sebesar 1,55 juta dolar USD sehingga totalnya 3,55 juta USD.

Nunuy juga masih mengurus uang transfer senilai sekitar 1,9 juta USD untuk OEM Investment pada 20 Januari 2014. Dalam dakwaan Setnov disebutkan bahwa Setnov menerima uang 7,3 juta USD melalui Made Oka Masagung (rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura) seluruhnya 3,8 juta USD melalui rekening OCBC Center branch atas nama OEM Investmen Pte Ltd sejumlah 1,8 juta USD dan melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di Bank DBS Singapura sejumlah dua juta USD.

Setnov juga masih menerima uang dari mantan direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakannya) tanggal 19 Januari – Februari 2012 seluruhnya berjumlah 3,5 juta USD. Baik Irvanto maupun Made Oka Masagung sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Iwan bersaksi untuk mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang didakwa menerima 7,3 juta USD dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu USD dari proyek E-KTP. Irvanto sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP. (Baca: Keponakan Novanto Jadi Tersangka Penampung Suap e-KTP 3,5 Juta USD).

Irvanto dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera diduga beberapa kali ikut pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek E-KTP. Ia juga mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran E-KTP.

Panitia Lelang Diminta Menangkan PT Murakabi

Aliran duit supa jutaan dolar AS yang ditampung Novanto melalui keponakannya tadi merupakan bagian dari commitmen fee atas jasa mantan Ketum Partai Golkar memuluskan anggaran proyek e-KTP di DPR. Selain duit, Novanto juga mendapat jatah mengerjakan beberapa bagian pengadaan e-KTP.

Hal ini sesuai kesaksian Ketua tim teknis dalam proyek pengadaan e-KTP, Husni Fahmi. Ia mengaku pernah diminta untuk memenangkan PT Murakabi Sejahtera dalam proses lelang.

Saat itu, Direktur PT Murakabi merupakan Irvanto Hendra Pambudi, yang merupakan keponakan Setya Novanto. Hal itu dikatakan Husni Fahmi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/3).

“Waktu itu saya dipanggil ke dalam ruangan dan Pak Irman berharap PT Murakabi dimenangkan,” ujar Fahmi kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fahmi, saat itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, meminta agar PT Murakabi dan Perum PNRI dan Konsorsium Astragraphia lebih diperhatikan. Namun, menurut Fahmi, saat panitia lelang memeriksa dokumen teknis, PT Murakabi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian, PT Murakabi tidak dapat dimenangkan. Fahmi kemudian melaporkan hasil pemeriksaan itu kepada Irman.

Tetapi, menurut Fahmi, saat itu Irman tidak memberikan respons. Dalam kasus e-KTP, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong secara sengaja membentuk tiga konsorsium untuk mengikuti lelang proyek pengadaan e-KTP.

Beberapa saksi dalam persidangan sebelumnya menjelaskan bahwa mendekati pengumuman pembukaan lelang, Andi dan sejumlah pengusaha yang berkumpul di Ruko Fatmawati, mengumpulkan 10 perusahaan yang disiapkan menangani proyek e-KTP. Saat itu, mereka yang disebut sebagai Tim Fatmawati mempercepat pembuatan akta notaris konsorsium.

Andi kemudian membuat tiga konsorsium yakni, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Menurut salah satu anggota Tim Fatmawati yang pernah bersaksi di pengadilan, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, siapa pun konsorsium yang menang dalam proses lelang, semua perusahaan yang terlibat dalam Tim Fatmawati akan mendapat pekerjaan dalam proyek e-KTP. Data ini diperoleh setelah dinas catatan sipil melakukan pengecekan dan pencocokan.

Menurut Bobby, Konsorsium PNRI memang disiapkan untuk menjadi pemenang lelang. Sementara, konsorsium Astragraphia dan Murakabi hanya sebagai konsorsium pendamping lelang. (ant/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *