Poros Demokrat Tak Mau Tunggangi Sentimen Agama

oleh
Wakil Sekjen Partai Demokrat Nurhayati Assegaf memberi rambu-rambu pembentukan poros tengah jelang Pemilu 2019.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sejumlah partai menengah yang dipelopori Partai Demokrat menggagaas poros baru jelang Pemilu 2019. Poros ini tak mau menjadikan sentimen agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan dan mendulang suara.

“Saya kira tidak ada sebetulnya (poros ketiga berbasis agama). Itu yang saya kurang cocok, kalau sekarang kemudian dimunculkan Islam dan non-Islam. Kita dari awal sudah sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf di Gedung DPR, Kamis (8/3).

Ia mengatakan, di Indonesia umat Islam memang mayoritas dan dari dulu tidak pernah ada masalah. Menurutnya, dinamika politik di Indonesia juga diwarnai partai berbasis agama yang lain seperti Partai Damai Sejahtera dan Partai Kristen Indonesia. Sehingga tidak seharusnya memunculkan politik identitas.

“Jangan sampai kembali lagi Islam dan non-Islam itu yang tidak boleh. Bangsa ini memang majemuk, kita sudah akui bersama sejak merdeka sampai sekarang dan coba lihat tidak ada menemui masalah-masalah itu,” ujar Nurhayati.

Ia tidak ingin apabila poros ketiga yang terbentuk oleh partai berbasis Islam seperti PAN dan PKB disebut menjadi poros Islam. Pasalnya kader-kader partai tersebut juga tidak semua beragama Islam.

“Kita sangat plural, jangan lagi misalnya kebetulan PAN, PKB dan PKS yang ini kemudian disebut poros Islam,” katanya.

Kendati demikian politisi yang juga anggota DPR mengatakan, adanya wacana pembentukan poros ketiga merupakan hal yang biasa. Pasalnya tahun politik ini merupakan hal yang sangat dinamis.

“Makin banyak calon makin banyak pilihan. Kalau sekarang, daerah yang istilahnya kotak kosong sebetulnya masyarakat tidak punya pilihan. Saya berharap masyarakat yang hanya satu calon tidak terjadi banyak golput karena merasa tidak banyak diberikan pilihan,” pungkasnya.

Berkaca pada Pilgub DKI 2017 lalu, potensi polarisasi dan politik identitas diyakini kembali mengemuka. Apalagi jika pilpres 2019 nanti ternyata hanya ada dua capres, joko Widodo dan Prabowo Subianto.

“Kalau head to head maka potensi politik identitasnya akan tinggi yang akan disertai ujaran kebencian, hate speech fitnah dan lain sebagainya,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Menurut Arsul, sebaiknya Pilpres 2019 memunculkan poros baru selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi upaya beberapa parpol yang ingin membentuk poros baru di 2019.

“Prinsipnya adalah untuk pilpres ke depan bagi kami di PPP semakin banyak calon semakin baik. Jadi setiap ikhtiar untuk membentuk poros ketiga keempat itu justru harus diapresiasi, itu harus welcome dan didorong,” jelas Arsul.

Saat disinggung apakah partainya tertarik membentuk poros baru, dengan tegas Arsul menyatakan partainya sudah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo. Meski dinamika politik menurutnya masih cair.

“Tentu posisi-posisi PPP yang dalam forum permusyawaratannya yang merupakan forum tertinggi kedua di bawah muktamar itu sudah menetapkan untuk mendukung Pak Jokowi,” pungkasnya. (bs/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *