Pramono Ungkap Novanto Minta Perlindungan Jokowi

oleh
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak mau ditinggal diam namanya dicatut Setya Novanto dalam skandal megakorupsi proyek e-KTP. Politisi PDIP yang disebut kecipratan duit 500 ribu USD ini membocorkan Novanto pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelamatkannya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pramono mengaku, Novanto pernah beberapa kali meminta tolong untuk dihubungkan dengan Jokowi. Yang paling dia ingat saat pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu di Solo pada 8 November 2017 lalu.

Menurut Pramono, kala itu Novanto menyampaikan bakal mengirim surat perlindungan hukum kepada Jokowi. Novanto selaku Ketua DPR saat itu meminta agar saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak memeriksanya harus ada izin dari presiden terlebih dahulu.

“Tapi saya tidak jawab,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3).

Upaya mengirimkan surat itu akhirnya dibuka sendiri oleh Novanto setelah menjalani pemeriksaan di KPK setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka, 20 November 2017. Ia mengatakan sudah melakukan berbagai langkah hukum dan meminta perlindungan kepada Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, hingga Presiden.

Namun mantan Sekjen PDIP ini mengatakan hingga saat ini Novanto tidak pernah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Jokowi.

“Minta tolong, bukan melindungi, ya. Anggap saja surat itu tidak ada karena memang kami juga akhirnya tidak menerima surat itu,” ungkapnya.

Dalam lanjutan sidangnya pagi tadi (22/3) Novanto menyebut ada aliran dana untuk Pramono dan Puan Maharani. Masing-masing sebesar 500 ribu USD

Novanto menuturkan uang tersebut diberikan oleh pengusaha Made Oka Masagung, yang kini telah menjadi tersangka.

Terkait tudingan ini Pramono membantahnya.  Ia mengatakan tidak memiliki kaitan apapun dengan proyek itu.

Saat pembahasan e-KTP pada 2011-2012, Pramono menerangkan dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan Komisi IV sampai Komisi VII terkait bidang Perindustrian dan Pembangunan. Adapun pembahasan e-KTP dilakukan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri.

“Saya sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” tuturnya.

Selain Pramono dan Puan Maharani, Novanto dalam persidangan juga menyebut beberapa politis seperti Chairuman Harahap (F-Golkar), Melchiang Markus Mekeng (F-Golkar), Tamsil Linrung (F-PKS) dan Olly Dondokambey (F-PDIP).

Novanto menegaskan, semuanya mendapat uang sebesar US$500 ribu. Uang tersebut, kata Novanto, diberikan oleh Irvanto Hendra Pambudi yang juga merupakan keponakannya. (Baca: Novanto Akui Gelontor Duit e-KTP Rp 5 M untuk Rapimnas Golkar).

“Untuk Komisi II, Pak Chairuman sejumlah 500 ribu USD, dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman. Dan untuk kepentingan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng 500 ribu USD. Tamsil Linrung 500 ribu USD, Olly Dondokambey 500 ribu USD,” kata Novanto.

Sementara untuk Puan dan Pramono, kata Novanto, pemberian uang diketahui melalui Made Oka Masagung. Diketahui, Made Oka dan Irvanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK. “Ke Puan Maharani 500 ribu USD, Pramono Anung 500 ribu USD,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. (tpi/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *