3 Pengusaha Indonesia Masuk dalam Heboh Paradise Papers, Lebih Besar dari Panama Papers

Paradise Papers yang menghebohkan setelah Panama Papers.

GLOBALINDO.CO, NEW YORK – Pengusaha Indonesia kembali disebut dalam sebuah dokumen internasional yang menghebohkan setelah munculnya Panama Papers. Dokumen internasional terkait penyiasatan pajak oleh para pengusaha dan pejabat dunia ini disebut sebagai Paradise Papers. Pengusaha Indonesia yang disebut ada dalam dokumen itu ialah Prabowo Subianto, Tommy Suharto, dan Mamiek Suharto.

Paradise Papers mencuat berdasar hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bekerjasama dengan Suddeutsche Zeitung dan 94 media partner lainnya. ICIJ menyaring lebih dari 13,4 juta file bocor berasal dari firma hukum offshore prestisius Appleby, perusahaan keluarga kecil dan terpercaya Asiaciti dan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 19 jurisdiksi rahasia.

Appleby didirikan pada 1889 di wilayah koloni Inggris Bermuda sebagai perusahaan swasta dari Mayor Reginald Woodifield Appleby. Dia adalah seorang pria yang sangat tegas dengan prisip “mereka yang melihat semua pajak sebagai penyiksaan terakhir manusia atas segala penyiksaan, harus dilawan dengan segala cara.”

(Baca Juga: Mau Tahu Data Lengkap Panama Paper’s? Ini Dia)

Bocornya 6,8 juta catatan rahasia mengungkapkan, bagaimana Appleby kadang-kadang gagal untuk mempertahankan klien yang dipertanyakan – sebelum PowerPoint 2011 Woods dan sejak saat itu. Dokumen tersebut mengungkapkan rahasia kehidupan politisi dan para penipu ulung di luar negeri, serta strategi penghindaran pajak rumit yang dilakukan oleh Apple, Nike dan perusahaan raksasa lainnya.

Email, catatan klien, aplikasi bank, dokumen pengadilan dan file lainnya yang diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung kemudian dibagikan kepada Konsorsium Investigasi Internasional (ICIJ) dan organisasi media lainnya. Mereka mewakili kerja keras Appleby dari tahun 1950 sampai 2016. Berkas-berkas tersebut mencakup dokumen dari divisi layanan korporat perusahaan yang menjadi independen di 2016 dengan nama Estera.

Appleby tidak memberi jawaban secara terperinci atas pertanyaan ICIJ. Sebagai gantinya, perusahaan merilis sebuah pernyataan di media online yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut berkomitmen terhadap standar yang tinggi. Setelah penyelidikan menyeluruh dan penuh semangat, Appleby mengatakan, pihaknya menolak tuduhan pelanggaran oleh perusahaan atau kliennya. Estera tidak menanggapi pertanyaan.

“Kami adalah firma hukum luar negeri yang memberi saran kepada klien tentang cara yang sah dan halal untuk menjalankan bisnis mereka. Kami tidak menoleransi perilaku ilegal. Memang benar bahwa kita tidak sempurna. Di mana saat kami menemukan ada kesalahan telah terjadi, kami langsung bertindak cepat untuk melakukan sesuatu dengan benar dan kami langsung mengeluarkan pemberitahuan yang diperlukan kepada pihak yang berwenang. ”

Appleby, yang didirikan di Bermuda, adalah salah satu firma hukum luar negeri paling bergengsi di dunia. Meskipun Appleby bukan penasihat pajak, firma berusia 119 tahun tersebut adalah anggota terkemuka dari jaringan global pengacara, akuntan, bankir dan operator lainnya yang mengatur dan mengelola perusahaan offshore dan rekening bank untuk klien yang ingin menghindari pajak atau menjaga agar rahasia keuangan mereka tetap aman.

Selain membantu mendirikan perusahaan cangkang, trust dan anak usaha offshore lainnya, perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha, afiliasi, dan unit bisnis yang menyusun wesel, mewakili klien yang terlibat dalam proses pengadilan atas kecelakaan kerja atau perceraian dan menasihati perusahaan. Amerika Utara merupakan klien terbesar Appleby.

Appleby melihat dirinya sebagai pemimpin industri, dan membuktikan kepada dunia bahwa industri offshore dapat beroperasi secara bersih dan profesional. “Kami memberikan saran inovatif, tepat waktu dan kode etik,” demikian salah satu bunyi iklan brosur Appleby yang terdiri atas delapan halaman.

Dalam data ICIJ itu disebutkan nama Tommy dan Mamiek Suharto serta Prabowo Subianto. Tommy yang merupakan pimpinan Humpuss Group pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada tahun 2000.

ICIJ juga mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan dimiliki Tommy Suharto dan memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini, menurut catatan Securities and Exchange Commision.

Data dari Appleyby, firma hukum di Bermuda yang mengeluarkan data, juga mencakup informasi tentang perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan NLD, perusahaan iklan Australia.

Menurut laproran setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan iklan jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai pengemplang pajak.

Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto, menurut Forbes.

Dua perusahaan ini tercatat di Bermuda pada 1990 dan sekarang sudah ditutup. Baik Tommy maupun Mamiek Suharto tidak menjawab permintaan untuk memberikan tanggapan dari ICIJ.

Sementara Prabowo Subianto disebutkan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai ‘penunggak utang’, dan ditutup pada 2004. Perusahaan di Singapura yang namanya juga Nusantara Energy Resources kini adalah bagian dari Nusantara Group, dan sebagian dimiliki oleh Prabowo, menurut media di Indonesia.

Fadli Zon, wakil ketua Partai Gerindra, mengatakan Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources dan menyanggah bahwa perusahaan itu mengemplang pajak dan bahwa perusahaan itu tidak aktif sejak didirikan.

“Ini adalah perusahan satu dolar,” kata Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia.

Ia juga mengatakan perusahaan itu dididirikan untuk eksplorasi minyak dan gas dan bahwa sejumlah politikus terlibat. Namun ia tidak tahu bagaimana keterlibatan mereka di perusahaan itu.(kci/bbc/ziz)