Kampanye Khofifah-Emil Dituding Tunggangi Program Keluarga Harapan

oleh
Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di atas panggung kampanye calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim 2018.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Tembakan isu miring mulai menyasar pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Duet yang mulai mendongkrak elektabilitasnya melewati pesaingnya, Saifullah Yusuf-Puti Guntur itu disebut-sebut menunggangi program pemerintah pusat untuk menggaet dukungan masyarakat.

Ketua Divisi Advokasi Indonesia Civil Right Watch, Arif Budi Santoso, mengatakan, penggunaan fasilitas negara seperti Program Keluarga Harapan (PKH) perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat. Program tersebut rentan penyalahgunaan, apalagi adanya kemungkinan petugas PKH juga menjadi tim sukses untuk pasangan calon (Paslon) Khofifah-Emil.

“Kami telah mendengar persoalan ini dua bulan yang lalu. Tetapi masih belum ada tindakan,” kata Arif saat dihubungi, Rabu (28/3). Sekadar informasi, jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000.

Isu penyalahgunaan ini telah terdengar dua bulan lalu dan semakin berhembus kencang sebulan belakangan ini. Menurut Arif, program yang dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Jatim itu sangat efektif untuk menggiring masyarakat memilih salah satu pasangan calon.

“Ada pemaksaan yang membuat pemilih tidak menjadi netral, misalnya ada tekanan untuk memilih salah satu paslon disertai ultimatum tidak akan mendapatkan lagi bantuan PKH kalau tak mengikuti instruksi,” ujarnya.

Arif beranggapan, klaim program jelas ada niatan untuk mempengaruhi secara nyata supaya masyarakat sebagai pemilih mendukung dan memilihnya. Masyarakat menjadi takut untuk tidak memilihnya, karena pemikiran mereka muncul kalau tidak memilih jangan-jangan tidak mendapatkan program tersebut.

“Jelas pelanggaran. Dan anehnya tidak ada tindakan, padahal kabarnya ini sudah terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Timur,” beber konsultan hukum ini.

Karena itu, ia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera turun tangan menyelidiki masalah ini. Jangan hanya Bawaslu menunggu laporan, tetapi melakukan penyelidikan kebenaran isu tersebut. Jika benar, maka pihak yang bersangkutan harus menerima hukuman sesuai dengan aturan yang ada.

Sesuai dengan ketentuan, penggunaan fasilitas negara bisa terkena jeratan hukum pidana. Hal itu tertuang dalam pasal 69 huruf H jo 187 ayat c Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang perubahan pertama dalam pilkada. Dalam aturan ini sangat jelas, bahwa menggunakan fasilitas negara sangat dilarang.

“Penggunaan fasilitas negara ini bisa juga seperti mengklaim program pemerintah merupakan program darinya. Itu tidak boleh, hal ini berbeda dengan paslon ngomong program itu bagus, ini konteksnya memberi gambaran kalau program tersebut layak diteruskan. Kalau main klaim itu jelas pelanggaran,” tegas Arif.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Surabaya, Herlina Harsono menepis tudingan bahw aPKH digunakan untuk kepentingan calon nomor urut satu. Ia menegaskan, kampanye Khofifah-Emil hanya menawarkan program-program yang akan direalisasikan jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Nggaklah. Tidak ada menggunakan alat pemerintah untuk kampanye. Selama ini Bu Khofifah memaparkan program-programnya kepada masyarakat kalau turun,” cetus Herlina. (med/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *