Sebentar Lagi, Transaksi Tunai di Atas Rp 100 Juta Kena Sanksi

oleh
Transaksi tunai (Ilustrasi).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi tunai lebih dari Rp 100 juta di dalam negeri. Regulasi ini diberlakukan untuk mengontrol kemungkinan penyimpangan dan transaksi mencurigakan.

“Sanksi ini akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang masih digodok pemerintah,” kata Ketua Tim Penyusunan RUU Pembatasan Uang Kartal Yunus Hussein di Jakarta, Selasa (17/4).

Level sanksi akan berbeda untuk setiap jenis transaksinya. Jika serah terima uang tunai terjadi kala transaksi biasa, maka pihak penerima dan pemberi akan terkena sanksi administratif.

Sanksi administratif akan dikenakan oleh masing-masing lembaga yang terkait misalnya, PPATK, Bank Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan, kepada pihak yang tertangkap melakukan transaksi uang kartal di atas Rp 100 juta.

“Tetapi bentuk sanksi administratif masih belum ditentukan,” ujar Yunus.

Jika serah terima uang dilakukan dalam rangka perjanjian, maka nanti pemerintah akan berikan sanksi perdata, yakni perjanjian tersebut batal demi hukum.  Dengan kata lain, lanjut Yunus, perjanjian ini menjadi objek dari pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ia mencontohkan, jika transaksi pembelian tanah tertangkap tangan menggunakan uang tunai di atas Rp 100 juta, maka otomatis perjanjian itu dianggap tidak sah. Dengan demikian, ia tidak bisa mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Belajar dari Negara Eropa

PPATK belajar dari sejumlah negara di Eropa yang telah memberlakukan sanksi pada transaksi tunai dengan nominal tertentu. Menurut Yunus, hukum perdata jauh lebih ringan dibanding sanksi pembatasan uang tunai di negara lain yang langsung menuju hukum pidana.

Di negara seperti Italia, contohnya, sanksi administrasi bisa berupa denda tidak lebih dari 40 persen dari jumlah transaksi yang dilanggar. Namun mereka tetap memberlakukan hukum pidana.

Hal itu, menurut Yunus, karena transaksi uang kartal di Italia disinyalir digunakan pencucian uang untuk geng kejahatan. Dan aturan pidana itu ampuh menekan tindakan mafia di sana.

”Setelah belajar dari negara lain, Indonesia sepertinya hukum perdata dulu. Jadi ada dua sanksi, yakni administrasi dan perdata,” tuturnya.

Berdasarkan pengalaman, beberapa negara menggunakan denda sebagai sanksi administratif. Di Bulgaria, misalnya, denda dikenakan sebesar 25 hingga 50 persen dari nilai transaksi yang dilanggar.

Besaran denda berbeda  di Belgia. Di negara ini, denda bisa dikenakan sebesar 250 Euro hingga 225 Euro asal dendanya tak lebih dari 10 persen transaksi keuangan yang dilanggar.

Sejauh ini, lanjut Yunus, sanksi dalam membawa uang tunai di Indonesia baru dilaksanakan jika uang itu dibawa lintas batas. Adapun, aturan ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ini tentu ada sanksi administratif, nanti akan diumumkan oleh masing-masing lembaga,” ujar Yunus, Selasa (17/4).

 

 

Meski telah menetapkan sanksi, PPATK masih kelimpungan dalam melakukan pengawasan. Sejauh ini, Yunus mengatakan bahwa celah transaksi uang tunai lebih dari Rp 100 juta masih terjadi pasca UU diberlakukan karena lembaga tak bisa mengawasi kegiatan transaksi tunai masyarakat satu per satu.

Tak hanya itu, PPATK juga mencari cara untuk mengawasi transaksi tunai di daerah. Selain itu, ia masih menimbang apakah transaksi tunai di atas Rp 100 juta di daerah bisa dikenakan sanksi mengingat jaringan perbankan banyak yang belum menjangkau daerah.

“Sejauh ini pengawasan seperti itu yang masih kami pikirkan,” ucapnya. (cni/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *