Dokumen Rahasia AS: Prabowo Perintahkan Penghilangan Aktivis 98

oleh
Dokumen Rahasia AS yang dirilis NSA mengungkap laporan rangkaian peristiwa berdarah dan penghilangan paksa aktivis di tahun 1998.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sebuah dokumen rahasia Amerika Serikat berisi laporan peristiwa ‘berdarah’ pra hingga pasca reformasi 1998 beredar luas. Dokumen setebal 34 halaman itu juga mengungkap penghilangan paksa dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang kala itu di bawah kendali Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal.

Dokumen-dokumen itu dirilis ke publik oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA). Dalam dokumen itu, NSA mencatat berbagai jenis laporan pada periode Agustus 1997 sampai Mei 1999.

Arsip tertanggal 7 Mei 1998 dalam dokumen itu mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang. Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor.

Siapa di balik aksi penghilangan itu? Dokumen NSA menyebut, Prabowo Subianto yang memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer.

Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto. Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus.

“Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto,” sebut dokumen tersebut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Prabowo berulangkali menekankan dirinya tidak bersalah di balik kerusuhan dan hilangnya para aktivis pada reformasi 1998. Ia menyatakan sebagai prajurit TNI hanya menjadi eksekutor sesuai perintah atasan, yakni Presiden Soeharto selaku Panglima tertinggi.

“Sebagai seorang prajurit, kami melakukan tugas kami sebaik-baiknya,” kata dia dalam debat capres pertama. “Itu merupakan perintah atasan saya.

Kemudian dalam arsip yang dibuat pada 8 Mei 1998 ini melaporkan adanya perpecahan di tubuh militer Indonesia mengenai cara menghadapi para demonstran.

Laporan ini menyebutkan Wiranto yang saat itu menjabat Panglima TNI diperintahkan bersikap tegas terhadap para demonstran. Ia kemudian memperingatkan para mahasiswa agar tidak menggelar demonstrasi di jalan-jalan. Pada saat yang sama, Jenderal TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM ini juga menegaskan kepada mereka bahwa militer tidak bermusuhan.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjadi bawahan Wiranto, melontarkan ide untuk mengumpulkan semua anggota MPR demi menentukan masa depan negara. Indikasinya, ide ini tercetusuntuk membahas suksesor penguasa orde baru.

“Jika benar, ini mengindikasikan niatan ‘Kubu Wiranto’,” sebut dokumen itu.

Di sisi lain, Prabowo berupaya mencegah demonstrasi semakin ganas di Jakarta.

“Prabowo terlibat perebutan kekuasaan dengan Wiranto,” tulis arsip tersebut.

Dokumen-dokumen ini diungkap Arsip Keamanan Nasional dengan memanfaatkan Undang-Undang Kebebasan Informasi yang mengharuskan arsip rahasia diungkap setelah beberapa tahun. Arsip Keamanan Nasional sendiri merupakan sebuah lembaga yang bermarkas di Universitas George Washington dan didirikan secara swadaya oleh sejumlah akademisi dan jurnalis pada 1985. (bbc/ara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *