9 Parpol Tak Lolos Administrasi Adukan KPU ke Bawaslu

oleh
Partai Idaman besutan Rhoma Irama adalah satu di antara 9 parpol yang mengadukan KPU ke Bawaslu setelah berksnya dinyatakan tak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Mengadu: Partai Idaman besutan Rhoma Irama adalah satu di antara 9 parpol yang mengadukan KPU ke Bawaslu setelah berksnya dinyatakan tak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta Pemilu 2019.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sebanyak 9 partai politik mengadukan Komisi Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai masa pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Sembilan partai itu menilai KPU telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Sembilan parpol yang melapor tersebut adalah Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka, PKPI Cut Meutia, Partai Rakyat dan Partai Republik. Seluruhnya tidak lolos dalam tahap verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu.

“Kita memberi waktu hingga hari Senin, 30 Oktober untuk parpol yang telah mendaftar melengkapi berkas. Senin kita registrasi,” ujar Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja di kantornya, Jakarta, Kamis (26/10).

Rahmat menambahkan setelah diregistrasi, Bawaslu mempunyai waktu 14 hari untuk mengeluarkan keputusan. Hasil keputusan antara laporan parpol untuk ikut verifikasi akan diterima atau tidak. Keputusan tersebut akan dilakukan dalam persidangan.

“Sesuai aturan sidang terbuka. Kita akan hadirkan saksi, pihak pemohon maupun termohon. Keterangan ini sangat penting untuk menilai kasus ini akan jalan ke mana dan hasil amar putusannya seperti apa,” ujarnya.

Bila gugatan parpol dipenuhi, maka KPU harus bersiap memberikan waktu tambahan dan memverifikasi parpol yang menang. Sebaliknya parpol yang dinyatakan tak lolos sebaiknya bisa menerima putusan tersebut.

“Semoga saja Parpol yang memang secara kemampuan tidak bisa memenuhi ketentuan peraturan perundangan–undangan tidak melakukan upaya banding. Karena kalau kita temukan memang mereka tidak sanggup, maka yah sudah, kesalahannya bukan pada penyelenggara, tetapi karena ketidaksanggupan parpol yang bersangkutan, terpaksa kami tolak,” katanya.

Sebelumnya 13 parpol ditolak oleh KPU karena kurangnya kelengkapan administrasi dalam pengisian Sistem Informasi Informasi Partai Politik (Sipol). 13 parpol tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB).

Kemudian, ada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, serta Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo). (vin/bmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *