Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Donald Trump Buka Kotak Pandora di Timur Tengah

Yerusalem yang menjadi rebutan kini diakui Amerika sebagai Ibu Kota Israel.

GLOBALINDO.CO, WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dinilai telah membuka kotak pandora di kawasan Timur Tengah dengan pidato pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap Donald Trump ini juga dinilai bakal memunculkan aksi kekerasan yang dipicu meluasnya sikap anti-Amerika.

Pidato Donald Trump dituding telah melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Pidato Trump disampaikan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (6/12/2017) siang waktu Amerika atau Kamis (7/12/2017) dini hari waktu Indonesia. Trump didampingi Wakil Presiden AS Mike Pence saat menyampaikan pidato ini.

(Baca Juga: Donald Trump Perang Melawan Geng Mara Salvatrucha, 214 Ditangkap)

Pidato Trump ini fokus membahas soal pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga soal rencana pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pemindahan Kedubes AS, disebut Trump, sebagai penerapan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang disepakati Kongres AS tahun 1995 lalu. Dia menyebut para Presiden AS sebelumnya gagal menerapkan Undang-Undang itu.

Trump juga menegaskan bahwa pengakuan Yerusalem ini tidak berarti menggugurkan komitmen AS terhadap upaya perdamaian bagi Israel dan Palestina. Dia menyatakan, AS tetap berkomitmen untuk mewujudkan solusi dua negara, asalkan disepakati oleh Israel juga Palestina.

Lebih lanjut, Trump menyebut pengakuan Yerusalem ini sebagai pendekatan baru dalam menghadapi konflik Israel-Palestina yang tidak berkesudahan.

Berikut pernyataan lengkap Trump soal pengakuan Yerusalem seperti dikutip dari situs resmi Gedung Putih:

Terima kasih. Ketika saya mulai menjabat, saya berjanji untuk melihat tantangan dunia dengan mata terbuka dan pemikiran sangat segar.Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan membuat asumsi gagal yang sama dan mengulang strategi masa lalu yang sama yang telah gagal. Semua tantangan memerlukan pendekatan-pendekatan baru.

Pengumuman saya hari ini menandai awal pendekatan baru untuk konflik antara Israel dan Palestina.

Tahun 1995, Kongres mengadopsi Undang-undang Kedutaan Yerusalem yang mendorong pemerintah federal untuk merelokasi Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem untuk mengakui bahwa kota itu, dengan sangat penting, merupakan ibu kota Israel. Undang-undang ini diloloskan Kongres dengan suara bipartisan mayoritas sangat besar. Dan ditegaskan oleh suara bulat Senat hanya enam bulan lalu.

Namun, selama lebih dari 20 tahun, setiap Presiden Amerika sebelumnya telah memberlakukan hukum waiver, menolak untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem atau untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Presiden-presiden menerbitkan waiver ini dengan keyakinan bahwa menunda pengakuan Yerusalem akan memajukan isu perdamaian. Beberapa pihak menyebut mereka kurang berani tapi mereka memberikan penilaian terbaik mereka berdasarkan fakta-fakta yang mereka pahami saat itu. Namun demikian, semuanya tercatat. Setelah lebih dari dua dekade menerbitkan waiver, kita tidak juga lebih dekat pada kesepakatan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Akan menjadi kebodohan untuk beranggapan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik.

Oleh karena itu, saya telah menentukan bahwa ini saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara presiden-presiden sebelumnya telah menjadikan hal ini sebagai janji kampanye besar, mereka gagal mewujudkannya. Hari ini, saya mewujudkannya.

Saya telah menilai rangkaian tindakan ini berada di dalam kepentingan terbaik Amerika Serikat dan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini merupakan langkah yang diharapkan sejak lama untuk memajukan proses perdamaian. Dan untuk mengupayakan kesepakatan abadi.

Israel adalah negara berdaulat dengan hak, sama seperti setiap negara berdaulat lainnya, untuk menentukan ibu kota sendiri. Mengakui hal ini sebagai sebuah fakta adalah syarat yang diperlukan untuk mencapai perdamaian.

Sekitar 70 tahun lalu, Amerika Serikat di bawah Presiden Truman mengakui negara Israel. Sejak saat itu, Israel telah menetapkan ibu kotanya di kota Yerusalem — ibu kota yang didirikan rakyat Yahudi pada masa kuno. Hari ini, Yerusalem menjadi lokasi pemerintahan Israel modern. Kota ini menjadi rumah Parlemen Israel, Knesset, juga Mahkamah Agung Israel. Kota ini menjadi lokasi kediaman resmi perdana menteri dan presiden. Kota ini menjadi markas banyak kementerian pemerintah.

Selama beberapa dekade, Presiden-presiden Amerika, Menteri Luar Negeri dan para pemimpin militer yang berkunjung bertemu mitra-mitra Israel mereka di Yerusalem, sama seperti yang saya lakukan saat kunjungan saya ke Israel awal tahun ini.

Yerusalem bukan hanya pusat tiga agama besar, tapi sekarang juga menjadi pusat salah satu demokrasi paling sukses di dunia. Selama tujuh dekade terakhir, rakyat Israel telah membangun sebuah negara di mana umat Yahudi, Muslim dan Kristen dan orang-orang dari semua keyakinan bebas untuk menjalankan kehidupan dan beribadah menurut nurani mereka dan menurut kepercayaan mereka.

Yerusalem saat ini, dan harus tetap, menjadi tempat di mana umat Yahudi berdoa di Tembok Ratapan, di mana umat Kristen menapaki jalan salib, dan di mana umat Muslim beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Namun, selama bertahun-tahun, presiden-presiden yang mewakili Amerika Serikat menolak untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Faktanya, kita menolak untuk mengakui ibu kota Israel sama sekali.

Tapi hari ini, kita akhirnya mengakui hal yang jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih dan tidak kurang, adalah sebuah pengakuan realitas. Ini juga menjadi hal yang benar untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan.

Itulah mengapa, konsisten dengan Undang-undang Kedutaan Yerusalem, saya juga mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini berarti segera memulai proses mempekerjakan arsitek, teknisi dan perencana agar kedutaan yang baru, ketika selesai dibangun, akan menjadi persembahan luar biasa untuk perdamaian.

Dalam pengumuman ini, saya juga ingin memperjelas satu poin: Keputusan ini tidak dimaksudkan, dalam cara apapun, untuk menunjukkan penarikan diri dari komitmen kuat kami untuk memfasilitasi kesepakatan perdamaian abadi. Kami menginginkan sebuah kesepakatan yang menjadi kesepakatan baik bagi Israel dan kesepakatan baik bagi Palestina. Kami tidak mengambil posisi untuk status akhir pada isu-isu termasuk perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem atau resolusi perbatasan yang diperdebatkan. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi urusan pihak-pihak yang terlibat.

Amerika Serikat tetap berkomitmen secara mendalam untuk membantu memfasilitasi kesepakatan damai yang diterima oleh kedua pihak. Saya berniat melakukan apapun dalam kemampuan saya untuk membantu menempa kesepakatan semacam itu. Tanpa perlu dipertanyakan, Yerusalem adalah salah satu isu paling sensitif dalam perundingan itu. Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara jika disepakati oleh kedua pihak.

Untuk saat ini, saya menyerukan kepada semua pihak untuk mempertahankan status quo di tempat-tempat suci Yerusalem, termasuk Temple Mount, yang juga dikenal sebagai Haram al-Sharif.

Di atas semua itu, harapan terbesar kami adalah perdamaian, keinginan universal dalam jiwa setiap manusia. Dengan keputusan hari ini, saya menegaskan kembali komitmen lama pemerintahan saya untuk perdamaian dan keamanan kawasan di masa depan.

Akan ada, tentu, ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat terkait pengumuman ini. Tapi kami percaya bahwa pada utamanya, dengan kami menghadapi ketidaksepakatan ini, kami akan tiba pada perdamaian dan tempat yang jauh lebih baik dalam pemahaman dan kerja sama.

Kota sakral ini seharusnya mampu menunjukkan yang terbaik dalam kemanusiaan. Angkat pandangan kita pada apa yang mungkin, bukan menarik diri ke belakang dan ke bawah pada pertengkaran lama yang telah menjadi sungguh mudah ditebak. Perdamaian tidak pernah berada di luar genggaman orang-orang yang ingin mencapainya.

Jadi hari ini, kami menyerukan agar ketenangan, sikap menahan diri, suara-suara toleransi bisa menang atas penebar kebencian. Anak-anak kita seharusnya mewarisi cinta kita, bukan konflik kita.

Saya menegaskan pesan yang saya sampaikan saat pertemuan luar biasa dan bersejarah di Arab Saudi awal tahun ini: Timur Tengah adalah kawasan yang kaya akan budaya, semangat dan sejarah. Orang-orangnya cemerlang, penuh kebanggaan dan beragam, bersemangat dan kuat. Tapi masa depan luar biasa yang menunggu kawasan ini, tertahan oleh pertumpahan darah, ketidaktahuan dan teror.

Wakil Presiden Pence akan mengunjungi kawasan dalam beberapa hari ke depan untuk menegaskan kembali komitmen kami bekerja sana dengan mitra-mitra di seluruh Timur Tengah untuk mengalahkan radikalisme yang mengancam harapan dan mimpi generasi masa depan.

Inilah saatnya bagi banyak orang yang menginginkan perdamaian untuk mengusir ekstremis dari tengah-tengah mereka. Inilah saatnya bagi seluruh bangsa beradab, dan rakyatnya, untuk menanggapi ketidaksepakatan dengan perdebatan yang beralasan — bukan kekerasan.

Dan inilah saatnya bagi kaum muda dan moderat untuk bersuara di seluruh Timur Tengah untuk mewujudkan sendiri masa depan cerah dan indah.

Jadi hari ini, mari kita mendedikasikan kembali diri kita menuju jalur saling memahami dan menghormati. Mari memikirkan ulang anggapan-anggapan lama dan membuka hati dan pikiran kita untuk hal yang mungkin dan setiap kemungkinan. Dan akhirnya, saya meminta para pemimpin kawasan — politik dan keagamaan; rakyat Israel dan Palestina; umat Yahudi dan Kristen dan Muslim — untuk bergabung bersama kami dalam pencarian mulia untuk perdamaian abadi.

Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberkati Palestina. Dan Tuhan memberkati Amerika Serikat. Terima kasih banyak. Terima kasih.

Kecaman

PBB langsung mengeluarkan kecaman atas pidato Donald Trump itu yang disampaikan langsung Sekjen PBB, Antonio Guterres di New York.

“Dalam momen yang amat mencemaskan ini, saya ingin membuat jelas. Tidak ada alternatif bagi penyelesaian dua negara. Tidak ada rencana B. Saya akan menggunakan semua hal dalam wewenang saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina kembali ke perundingan yang berarti,” kata Guterres.

Sedangkan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza lewat seorang pejabatnya, Ismail Ridwan mengatakan, keputusan Trump akan membuka gerbang neraka bagi semua kepentingan Amerika di kawasan.

Ridwan juga mendesak negara-negara Arab dan Islam memutus hubungan politik dan ekonomi dengan kedutaan besar Amerika Serikat dan mengusir duta besarnya untuk melumpuhkan keputusan itu.

Sementara itu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu segera mengeluarkan pernyataan yang memuji.

“Ini merupakan hari bersejarah. Kota itu sudah menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun. Yerusalem menjadi fokus dari harapan kami, mimpi kami, doa kami untuk tiga milenia. Yerusalem sudah menjadi ibu kota umat Yahudi selama 3.000 tahun,” urainya.

Sebelum pengumuman Presiden Trump ini sejumlah pemimpin dunia sudah lebih dulu memperingatkan agar pemindahan ibu kota itu tidak sampai ditempuh.

Paus Fransiskus mengatakan, tidak bisa mendiamkan keprihatinan mendalam atas situasi yang muncul dalam beberapa hari belakangan.

“Pada saat yang sama, saya memohon dengan sangat agar semua menghormati status quo (keadaan sementara) kota itu, sejalan dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan,” ujarnya.

Sementara China dan Rusia mengungkapkan kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan mengarah pada ketegangan di kawasan.

Sumber Pertentangan

Para pemimpin Israel akan melihat pengumuman Presiden Trump sebagai koreksi atas sejarah ketidakadilan.

Masalah ini sudah lama menjadi sumber rasa frustrasi Israel bahwa Amerika Serikat, sekutu erat mereka, tidak memiliki kedutaan besar di Yerusalem atau secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas kota itu, tempat duduknya pemerintahan Israel dan memiliki sejarah Yahudi selama 3.000 tahun.

Namun Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas -seperti para pemimpin dunia Arab lainnya- sejak awal memperingatkan bahwa keputusan memindahkan kedutaan besar akan merusak upaya perundingan damai yang ditengahi Washington untuk mencapai yang disebut sebagai ‘kesepakatan akhir’.

Palestina ingin Yerusalem Timur yang diduduki itu menjadi ibu kota bagi negara masa depan mereka dan di masa lalu bahkan perubahan kecil sekalipun, khususnya di kompleks Masjid al-Aqsa yang dikenal sebagai Temple Mount, memicu kekerasan.

Dan kelompok Islam radikal, Hamas, sudah memperingatkan bahwa Amerika Serikat bisa memicu perlawanan baru Palestina dengan pemindahan kedutaan besarnya.

Masalah tentang status Yerusalem ini akan membawa ke akar konflik antara Israel dan Palestina, yang mendapat dukungan dari negara Arab dan umat Islam dunia.

Kota ini merupakan tempat situs-situs suci yang penting bagi pemeluk Yudaisme, Islam, dan Kristen, khususnya Yerusalem Timur.

Israel menganggap seluruh kota sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Berdasarkan kesepakatan damai Israel-Palestina tahun 1993, status akhir atas Yerusalem akan dibahas dalam tahap perundingan lebih lanjut di kemudian hari.

Namun sejak tahun 1967, Israel sudah membangun belasan kawasan pemukiman -untuk menampung 200.000 umat Yahudi- di Yerusalem Timur. Langkah itu dianggap melanggar hukum internasional walau selalu dipersoalkan oleh Israel.

Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka Amerika Serikat akan memperkuat posisi Israel bahwa pemukiman di kawasan timur kota itu merupakan komunitas Israel yang sah.(dtc/ziz)