Amien Rais Tuduh Jokowi Dalang, Yasonna Eksekutor Pembubaran HTI

oleh
Amien Rais demo di depan ribuan massa menolak pembubaran HTI.
Amien Rais demo di depan ribuan massa menolak pembubaran HTI.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais bereaksi keras atas pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Amien tak segan menuduh Presiden Jokowi adalah dalang di balik pembubaran HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

“Saya ingatkan, Bung Jokowi. Di atas kertas si Yasonna (Menkumham Yasonna Laoly) yang main. Sesungguhnya itu perintah Jokowi juga. Tolong kalau balik kanan, jangan diskriminasi (umat Islam). Kalau mengkhianati umat Islam, Anda akan diperhitungkan Allah,” ujar Amien saat berorasi dalam Aksi 2410, di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10). (Baca: Demo Perppu Ormas, Ribuan Massa dan Polisi Sesaki Gedung DPR RI).

Pembubaran HTI telah disepakati melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. SKB itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pembubaran HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila melalui Perppu Ormas.

Amien menilai Perppu Ormas bagian dari upaya rezim Jokowi dalam melenyapkan kekuatan Islam satu per satu. Mantan Ketua MPR ini menuding ada sikap ketakutan terhadap Islam atau Islamfobia dari Pemerintah. Korban pertamanya adalah HTI.

“Perppu itu jelas dijadikan pisau politik untuk melenyapkan kekuatan Islam satu demi satu,” ujar mantan Ketua MPR ini.

Sementara Ketua Umum HTI Rokhmat S. Labib menyesalkan sikap sejumlah Fraksi di DPR yang menyatakan setuju pengesahan Perppu Ormas menjadi UU, dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/10). Ia menyebut nama Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP.”Yang membuat saya muak adalah Fraksi yang menerima Perppu, dan saat mengatakan itu mereka menyebut nama Allah. Mereka menerima Perppu yang jelas digunakan untuk membungkam dakwah, kriminalisasi aktivis dakwah, dan menghalangi khilafah. Ini namanya mencatut Allah SWT. Mereka menghalangi ajaran Allah,” tandasnya.

Menurutnya, penolakan terhadap Perppu Ormas ini akibat kebijakan pemerintah yang dinilai ironis. Yakni, memberikan proyek reklamasi kepada China, merelakan tambang emas kepada PT. Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan Amerika Serikat.

“Apakah itu merawat Indonesia? Kalau alasan untuk merawat Indonesia semestinya biarkan organisasi yang berjuang untuk berdakwah, merawat khilifah. HTI dibubarkan padahal HTI dengan lantang mengatakan Freeport untuk kepentingan asing. HTI Tunduk pada syariat Allah, dengan begitu membuat negeri ini berkah. Dimana mereka menuduh HTI berbahaya?” cetus Rokhmat.

Rapat Paripurna DPR yang dgelar bersamaan dengan Aksi 2410 itu mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU. Tujuh Fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. Tiga Fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN, dan PKS, menolak Perppu.  (Baca: Paripurna Perppu Ormas, 3 Fraksi Menolak, 4 Fraksi Menerima, 3 Fraksi Memberi Catatan). (cni/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *