Anas Ungkap SBY Minta Fraksi Demokrat Muluskan Proyek e-KTP

oleh
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersaksi bersama mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto di sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4). Dalam keterangannya, Anas mengaku fraksinya mendapat arahan Presiden RI kala itu sekaligus Ketua Dewan Pembina PD< Susilo Bambang Yudhoyono agar mendukung proyek e-KTP.
Dua Petinggi Fraksi: Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersaksi bersama mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto di sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4). Dalam keterangannya, Anas mengaku fraksinya mendapat arahan Presiden RI kala itu sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono agar mendukung setiap kebijakan pemerintah, termasuk proyek e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali mencokot Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pusaran skandal korupsi. Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, SBY yang menjabat Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kala pembahasan pengadaan e-KTP (2011-2012) meminta fraksinya di DPR agar memuluskan setiap program pemerintah, termasuk proyek berbiaya Rp 5,9 triliun ini.

Menurut Anas, permintaan itu menjadi arahan resmi dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Ada arahan Ketua Pembina Partai Demokrat, kebetulan saat itu Presiden RI agar setiap kebijakan pemerintah didukung Demokrat dan fraksi partai-partai koalisi,” kata Anas saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/4).

 

Anas mengaku tak pernah mengikuti pembahasan pengadaan proyek ini. Menurutnya, selain arahan dari SBY tadi,  tidak ada perhatian khusus dari fraksi Demokrat yang dia pimpin kala itu terhadap proyek e-KTP.

“Tidak ada pesan khusus, atensi khusus, karena tidak ada laporan yang membutuhkan atensi khusus,” ucap mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Sepengetahuannya, proyek ini diperlukan untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional, sehingga perlu modernisasi. “Itu yang jadi pengetahuan saya soal kebijakan ini. Pengadaannya saya tidak tahu,” kata Anas.

Anas juga membantah pernah menerima dana korupsi. Ia juga mengatakan tak ada dana korupsi yang mengalir ke partainya. “Daun jambu aja enggak ada, apa lagi uang,” katanya. Menurut Anas, sebagian cerita korupsi e-KTP hanya karangan belaka.

Namun, dalam dakwaan disebutkan ada pertemuan yang dihadiri Anas, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari dukungan representasi partai Golkar dan Demokrat dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Selanjutnya, dalam kesaksian Nazaruddin, Anas memberi arahan untuk mendukung pengadaan tersebut.

Dalam sidang hari ini, Anas menjadi saksi bersama mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR. Novanto disebut-sebut sebagai aktor penting lolosnya proyek e-KTP dalam pembahasan di DPR.

Selain Anas dan Novanto, elit DPR lain yang menjadi saksi yakni dua politisi Golkar lain yakni Ade Komaruddin (Ketua F-PG sekarang) dan Markus Nari.

Dalam surat dakwan terhadap Irman dan Sugiharto, Anas disebut melakukan pertemuan dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama Setya Novanto dan Muhammad Nazaruddin sekitar Juli-Agustus 2010. Andi Narogong menganggap ketiga anggota DPR ini sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar–dua partai terbesar–yang dapat mendorong Komisi Pemerintahan DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP.

Disebutkan pula, dari beberapa kali pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Sebagai kompensasinya, Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Besarnya dana yang akan dibagi-bagiakan itu juga disepakati oleh keempat orang ini, yakni sebanyak 49 persen dari total anggaran e-KTP atau Rp 2,558 triliun. (tp/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *