Aneh, Tiga Saksi Mengaku Tak Tahu PT GBP Menang Kasasi Perdata

oleh
Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang kasus pembangunan Pasar Turi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hari ini, Senin (1/10/2018). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan para saksi.

Ada tiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Anehnya tiga saksi tersebut kompak mengaku tidak mengerti saat ditanya soal adanya putusan kasasi gugatan perdata PT Gala Bumi Perkasa (GBP) melawan PT Graha Nandi Sampoerna (GNS).

Padahal, dalam putusan kasasi perkara perdata Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT Graha Nandi Sampoerna (GNS) milik Teguh Kinarto dan Heng Hok Soei dinyatakan bersalah dan membayar denda Rp 10 miliar.

Tiga saksi yang diperiksa diantaranya, Direktur PT GNS Irianto, pemegang saham PT GNS Widjijono dan Tee Teguh Kinarto (Komisaris Utama PT GNS). Ketiganya menjalani pemeriksaan secara terpisah, dimana Irianto diperiksa terlebih dahulu.

Dalam keterangannya, Irianto mengaku diangkat sebagai Direktur PT GNS pada Agustus 2015. Meski tidak mengetahui secara langsung awal mula kerjasama pembangunan Pasar Turi, Irianto akhirnya mengetahui hal itu dari notulen kesepakatan.

“Notulen kesepakatan itu dibuat sebelum saya menjabat sebagai Direktur PT GNS. Intinya saat itu PT GBP butuh dana sekitar Rp 60 miliar untuk pembangunan Pasar Turi,” ujarnya.

Namun Irianto langsung berkelit saat ditanya perihal gugatan perdata antara PT GBP melawan PT GNS. Dirinya mengaku mengetahui gugatan perdata tersebut, hanya saja tidak mengetahui detail gugatan tersebut.

“Saya tahu gugatannya, hasilnya sampai sekarang tidak tahu,” katanya.

Irianto menambahkan, Notulen Kesepakatan 13 September 2013 yang diberikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti hanya berupa fotocopy. Sementara terkait keberadaan notulen yang asli ia mengaku tidak tahu.

“Saya hanya menyerahkan ke polisi berupa fotocopy. Notulen yang asli saya tidak punya,” kilah Irianto.

Menurut Irianto, di tingkat PN Surabaya gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh PT GNS. Namun untuk putusan banding dan kasasi yang akhirnya dimenangkan oleh PT GBP, Irianto mengaku tidak tahu.

“Putusan kasasi saya tidak tahu, putusan banding saya juga tidak tahu,” katanya.

Saksi kedua yang diperiksa yaitu Widjijono Nurhadi. Keterangan yang disampaikan Widjijono tak jauh seperti keterangan yang disampaikan oleh Irianto. Saat dicecar oleh kuasa hukum Henry soal gugatan perdata, Widjijono juga mengaku tidak mengetahui secara detail.

“Kalau soal itu saya tidak mengetahui detailnya,” terangnya.

Sementara itu, Tee Teguh Kinarto menjadi saksi ketiga yang diperiksa. Kepada majelis hakim, Teguh malah menyebut dirinya tidak mengetahui gugatan perdata antara PT GBP dan PT GNS terkait pembangunan Pasar Turi.

“Apakah saudara saksi pernah memberikan salinan putusan PN Surabaya tentang gugatan perdata (PT GBP melawan PT GNS) ke penyidik sesuai Surat Tanda Penerimaan Bareskrim Polri tertanggal 13 Desember 2016?,” tanya Agus Dwi Warsono, kuasa hukum Henry kepada Teguh.

Atas pertanyaan tersebut, Teguh berkelit mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, terkait kasus ini telah diserahkan semua ke pengacaranya. “Tidak tahu, semua saya serahkan ke pengacara. Saya hanya serahkan saja,” kata Teguh menjawab pertanyaan Agus.

Usai sidang, Agus Dwi Warsono menjelaskan, ketiga saksi yang diperiksa selalu berkelit saat ditanya perihal gugatan perdata yang akhirnya dimenangkan oleh PT GBP.

“Mereka seolah-olah tidak ingat dan tidak tahu. Padahal faktanya yang menyerahkan putusan perdata yaitu Pak Teguh,” paparnya.

Atas sikap ketiga saksi tersebut, Agus berharap majelis hakim yang diketuai Anne Rusiana bisa bersikap arif dan bijak, obyektif serta imparsial dalam memimpin pemeriksaan perkara aquo.

Pihaknya berharap majelis hakim objektif, jernih dalam menilai keterangan 3 saksi yang dihadirkan kalo ini. Terutama dalam menggali kebenaran materil kenapa 3 saksi itu berkelit memberikan keterangan menyangkut putusan perdata PT.GBP lawan PT.GNS, dengan alasan tidak tahu.

Padahal putusan perdata PT.GBP lawan PT.GNS yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah bukti sempurna mengenai Notulen Kesepakatan 13 September 2013 sudah diuji dan dinilai oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung.

“Tapi anehnya notulen kesepakatan tersebut oleh saksi Iriyanto, Widjijono dan Teguh Kinarto dijadikan barang bukti di persidangan perkara penipuan atau penggelapan yang didakwakan terhadap Henry”, pungkas Agus. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *