Anggaran e-KTP Bocor, Agus Marto Merasa Tak Ikut Bertanggung Jawab

Mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo usai diperiksa KPK, Selasa (1/11) malam, membantah kecipratan anggaran proyek e-KTP yang kala itu disetujui Menkeu Rp 6 triliun.

Mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo usai diperiksa KPK, Selasa (1/11) malam, membantah kecipratan anggaran proyek e-KTP yang kala itu disetujui Menkeu Rp 6 triliun.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo merasa gerah dituduh kecipratan aliran duit dari proyek e-KTP (KTP elektronik) di Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2013. Agus menegaskan, dirinya saat menjadi Menkeu saat itu telah melakukan evaluasi berdasar pandangan teknis dari Kemendagri untuk melaksanakan pengadaan e-KTP.

Agus mengaku merasa bersyukur pernah diberi kesempatan mengabdi sebagai menkeu yang dipercaya, jujur, dan berintegritas. Sehingga, tidak mungkin menerima fee dari proyek e-KTP.

“Kalau (Nazar) mengatakan seperti itu, saya ingin dia cepat sadar karena dia terpidana dan di dalam penjara. Dia tidak kredibel dan jangan meneruskan ucapan-ucapan fitnahnya,” ujar Agus usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP, Selasa (1/11) malam. Agus diperiksa sebagai mantan Menteri Keuangan yang ikut menyetujui pengucuran anggaran proyek e-KTP Rp 6 triliun.

Regulasi yang dimksud Agus adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 PMK 02 tahun 2010. Mantan Dirut Bank Mandiri itu menjelaskan bahwa penentuan skema kontrak menjadi kewenangan Menkeu. Dan pihaknya sudah meluluskan proyek e-KTP sesuai prosedur.

“Kontrak tahun jamak itu adalah memang kewenangan Menkeu untuk memutuskan multiyears contract. Kalau dia mau kerjakan itu tidak bisa selesai dalam waktu satu tahun dan projectnya satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah. Jadi dia mengajukan multiyears contract dan mengajukan ke Menkeu,” ujar Agus.

Ia mengatakan, saat kontrak itu diterima maka Menkeu akan melakukan evaluasi yang didukung dengan pandangan teknis dari kementerian atau lembaga terkait. Setelah semuanya disetujui, barulah tender proyek dilaksanakan.

“Proyek menjadi tanggung jawab Kementerian/lembaga selau pengguna anggaran. Lalu minta persetujuan menteri keuangan karena setelah disetujui multiyears baru dilakukan pengadaan, tender, pengikatan, pembayaran,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Agus, tidak ada yang salah dengan kontrak multiyears sepanjang sesuai prosedur dan syarat-syaratnya terpenuhi. Apalagi menurut Agus, apabila proyek yang dilakukan memang tidak bisa selesai dalam satu tahun.

“Kalau kementerian/lembaga takut selesaikan dalam multiyears, nanti proyek yang harus diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun dan diselesaikan 1 tahun nanti kualitasnya jelek. Kementerian pengguna anggaran bertanggung jawab formal dan materil dalam pelaksanaan anggaran,” papar Agus.

Ia membantah tudingan mantan Anggota DPR M Nazaruddin yang menyebut dirinya menerima fee dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Tidak berarti Menkeu yang menyetujui anggaran proyek yang akan dikerjakan kementerian atau lembaga kemudian ikut bertanggung jawab secara materiil. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau betul Nazar mengatakan saya menerima fee atau menerima aliran dana, saya menyampaikan itu fitnah dan bohong besar,” tandasnya. Agus pun meminta Nazar untuk menghentikan tudingannya soal aliran dana tersebut.

Gubernur BI, Agus Martowardjojo memenuhi panggilan KPK, Selasa (1/11) untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menkeu yang ikut meluluskan anggaran proyek e-KTP Rp 6 triliun.

Gubernur BI, Agus Martowardjojo memenuhi panggilan KPK, Selasa (1/11) untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menkeu yang ikut meluluskan anggaran proyek e-KTP Rp 6 triliun.

Sebelumnya, Nazaruddin kembali bernyanyi soal sejumlah pihak yang ikut menikmati alaran fee dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik tahun 2011-2012.  Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu menyebut nama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo turut menerima fee dari proyek pengadaan senilai Rp 6 triliun tersebut.

Nazar mengatakan, uang itu mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Agus Martowardjojo dan mantan Mendagri Gamawan Fauzi melalui bawahannya. (Baca: Nama-nama Penting Ini Disebut Nazaruddin Kecipratan Aliran Duit e-KTP dan Skandal Proyek e-KTP, Nazar: Gamawan Harus Tersangka).

“Mendagri, ke Dirjennya, ke Kemenkeu, yang penting banyak pihak (ikut menikmati uang korupsi e-KTP),” kata Nazar usai menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (18/10).

Gamawan sendiri juga telah diperiksa KPK dan membantah tuduhan Nazaruddin ikut terlibat kasus ini. (Baca: Ngaku Tak Kenal Nazaruddin, Gamawan Fauzi Bantah Terlibat Korupsi e-KTP).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto dan Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri. (gbi)