Anggaran Kementerian Desa Susut, hanya Rp 4,8 T di RAPBN 2017

Menteri Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal, Eko Sandjojo.

Menteri Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal, Eko Sandjojo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menyusut setiap tahun. Untuk tahun depan nanti, Komisi V DPR RI hanya menyetujui anggaran Kemendes Rp 4,8 triliun  di RAPBN 2017, turun Rp 2,4 triliun dari tahun 2016.

Meski demikian Mendes PDTT, Eko Sandjojo mengatakan, alokasi anggaran yang minim tersebut tidak akan menurunkan semangat jajaran di kementeriannya untuk mengentaskan daerah tertinggal. Untuk mengatasi minimnya anggaran, Eko menyiapkan strategi dengan bekerjasama dengan 17 Kementerian lain.

“Semua masukan dari Komisi V akan di follow up. Kita akan bekerjasama dengan kementerian lain, karena pada dasarnya kementerian lain fokusnya juga di desa. Desa-desa akan kita gerebek agar bagaimana desa-desa ini bisa fokus pada satu produk,” ujar Eko rapat kerja membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (24/10) malam.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, besaran pagu Kemendes PDTT Tahun 2017 sebesar Rp 5 triliun. Namun setelah melalui proses Raker RDP Komisi V DPR RI dan melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pada 17 Oktober 2016, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami perubahan menjadi Rp 4,8 triliun. Adapun selisih perubahan alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 202,4 miliar.

Adapun sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan sedikitnya dapat mengentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, mengurangi desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Terkait hal tersebut Menteri Eko mengatakan, hal utama yang harus dibangun dalam membangun desa adalah rasa optimis masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa. Menurutnya, rasa optimis bersama menjadi kunci agar pembangunan daerah tertinggal dapat segera terselesaikan.

“Untuk itu saya minta kerjasama dari komisi V untuk membantu menanamkan rasa optimisme tersebut,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena mengaku prihatin dengan minimnya jumlah anggaran yang diberikan tersebut. Menurutnya, anggaran seharusnya mengalami kenaikan bukan justru sebaliknya.

“Hal-hal yang menyangkut keseimbangan wilayah harus benar-benar kita perhatikan. Kita juga harus melihat secara utuh daerah-daerah mana yang akan dijadikan prioritas,” ujar Michael. (dt/gbi)