Anggaran Pendidikan di Surabaya Dibawah Ketentuan UU

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, meminta Pemkot jelaskan besaran anggaran pendidikan di Surabaya yang sebenarnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, meminta Pemkot jelaskan besaran anggaran pendidikan di Surabaya yang sebenarnya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggaran pendidikan kota Surabaya untuk tahun 2017 menuai sorotan dari Komisi D. Sebab anggaran pendidikan ternyata di bawah ketentuan Undang – Undang.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, mengungkapkan, mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikaj minimal anggaran 20 persen dari total APBD.

“Ketentuan 20 persen tersebut tidak termasuk gaji dan biaya pendidikan kedinasan,” ujar Reni Astuti, Selasa (25/10/2016).

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi (pemprov) Jatim, besaran anggaran pendidikan Kota Surabaya mencapai 27,10 persen atau sekitar Rp.2,1 triliun. Namun, nilai anggaran itu sudah termasuk gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan.

“Ketika dikurangi (Gaji dan Biaya pendidikan) anggran fungsi pendidikan Surabaya hanya 12, 48 persen,” paparnya.

Reny mengungkapkan, hasil evaluasi pemprof jatim ini yang menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di Kota Surabaya dibawah ketentuan undang-undang. Teguran ke pemerintah kota secara tidak langsung agar Pemkot menambah alokasi belanja di APBD Perubahan 2016.

“Tapi kemarin, pemerintah kota menyatakan, anggaran pendidikan mencapai 20 persen,” cetusnya.

Dengan adanya ketidaksinkronan data dari Pemprof Jatim dan pemerintah kota, Kalangan dewan meminta pemerintah kota untuk memastikan apakah nilai anggaran pendidikan di bawah 20 persen.

“Sebenarnya untuk porsi anggran sudah sering kita ingatkan apakah porsi anggarannnya sudah sesuai dengan Undang-Undang apa belum,” katanya.

Reny menuturkan, besaran anggaran pendidikan tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika Tahun lalu sekitar 31 persen, tahun ini hanya sekitar 27, 10 persen.

Berkurangnya anggaran pendidikan itu diakibatkan adanya pengeprasan anggaran, akibat tak terserapnya dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) selama 3 bulan.

“Mulai Januari hingga Maret kemarin kan dana Bopda tak cair. Maka pengurangannnya cukup besar,” ungkapnya.

Politisi dari PKS ini berharap, apabila anggaran pendidikan pendidikan di atas 20 persen, pihaknya meminta pemerintah segera menmyampaikan tanggapannya.

“Pemerintah provinsi memberi ruang bagi pemkot untuk menyampaikan tanggapannya,” jelas Alumnus Statistik Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Reny mengakui anggaran fungsi pendidikan, tidak hanya berada di Dinas Pendidikan, namun tersebar di SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) lainnya, diantaranya di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk renovasi gedung dan sebagainya.

“Memang tidak ada sanksinya, meski anggaran pendidikan di bawah ketentuan undang-undang,” tandasnya. (bmb/gbi)