Anggota Dewan Persoalkan Anggaran Rp 18 M Untuk Trem

oleh
Pemberian tanda sebagai titik awal akan dibangunnya trem oleh Pemerintah Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Penambahan anggaran sebesar Rp 18 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 menuai kecaman dari sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya. Salah satunya disampaikan Sekretaris Komisi C (pembangunan) Camelia Habibah.

Camelia Habibah menegaskan, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini harus bertanggung jawab atas pengajuan anggaran tersebut. Mengingat anggaran itu diajukan tanpa melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Komisi C.

“Kita sangat kecewa Walikota Surabaya, mengajukan anggaran tambahan tanpa melalui jalur resmi,” kecam Habibah, Senin (9/10/2017).

Tidak sampai di situ, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengancam akan melaporkan masalah ini ke Badan Kehormatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan pihaknya sudah mengirim surat kepada Ketua Badan Anggaran yang tak lain Ketua DPRD Surabaya, Armuji.

“Bila tidak ada tanggapan dari Walikota Surabaya, maka masalah ini akan diserahkan kepada penegak hukum, Polrestabes dan Kajari Surabaya,” sergahnya.

Senada dengan Habibah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo juga mengaku tidak tahu adanya penambahan anggaran Rp 18 miliar yang rencananya akan digunakan untuk membangun moda transportasi massa berupa trem itu.

“Selaku anggota Banggar, saya baru tahu kalau ada pembahasan soal perubahan anggaran keuangan untuk proyek Trem,” ungkapnya.

Agoeng juga mengakui jika dirinya berserta rekan-rekan komisi C yang duduk di Banggar merasa kecewa atas putusan PAK 2017 yang dinilai telah menyalahi aturan.

“Harusnya pembahasan awal di Komisi C, kalau memang ada anggaran Trem yang masuk dalam PAK 2017,” terangnya.

Politisi partai Golkar ini juga menambahkan, pembahasan penambahan anggaran untuk trem telah menyalahi prosedur. Dimana pembahasan langsung digelar di Banggar kemudian disetujui oleh unsur pimpinan.

“Kami merasa kecolongan dengan putusan anggaran Trem Rp 18 miliar dalam PAK 2017 ,” tukas Agoeng.

Untuk diketahui, pembangunan moda transportasi massa berupa trem merupakan proyek prestisius yang dicanangkan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Proyek tersebut digagas untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di pusat kota.

Untuk merealisasikannya, Pemkot telah mengucurkan dana sebesar Rp 7 miliar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membuat peta dan gedung Park and Ride. Sebagai tahap awal, trem akan dibangun sepanjang 14 km dari Jembatan Merah menuju Terminal Joyoboyo. (bmb/gbi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *