Anggota DPRD Surabaya Kembali Diperiksa Terkait Kasus Jasmas

oleh
Anggota DPRD Kota Surabaya, Sugito (pakai kaca mata) saat mengembalikan mobil dinas. Hari ini Sugito diperiksa Kejari Tanjung Perak soal dugaan penyimpangan dana hibah Jasmas.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggota DPRD Kota Surabaya, Sugito hari ini diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Rabu (11/7/2018). Sugito diperiksa terkait dugaan penyimpangan dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016.

Pantaun di Kejari Tanjung Perak, Sugito diperiksa sekitar 4 jam. Politisi dari Partai Hanura itu batu meninggalkan kejaksaan sekitar pukul 13.40 WIB.

Ditemui usai keluar dari ruang penyidikan, Sugito terlihat tegang. Pria berkacamata ini mengaku diperiksa terkait dugaan penyimpangan dana hibah Jasmas.

” Saya ditanya tanya masalah Jasmas,” ucapnya saat dikonfirmasi usai pemeriksaan, Rabu (11/7).

Ditanya siapa saja anggota DPRD Surabaya, yang terlibat dalam kasus tersebut, politisi yang dikenal murah senyum ini enggan menjawab. Menurut dia, dirinya hanya menjawab seputar yang dia ketahui.

” Saya hanya menerangkan yang saya tau, dan jasmas ini memang produk dewan,” terangnya.

Saat ditanya lebih detail terkait alur penyimpangan dana jasmas ini, Sugito memilih diam dan meninggalkan awak media dengan menaiki sepeda motor jenis beat yang diparkir di depan Gedung Kejari Tanjung Perak.

Seperti diberitakan sebelumnya, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial ‘ST’ yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial ‘D’.

Melalui tangan ‘D’ inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada ‘D’ mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha ‘ST’ tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya. Pada akhirnya pengusaha ‘ST’ dan Oknum Legislator ‘D’ telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh ‘ST’ bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari ‘ST’.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Waktu itu hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (kbj/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *