Anggota DPRD Surabaya Minta Jumlah Anggota Dewan Ditambah

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya, hari ini memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (4/9/2017). Pemanggilan itu terkait persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang.

Selain KPU, dalam koordinasi kali ini Komisi A juga mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto mengatakan pemanggilan ini khususnya untuk membahas agregat jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai data terbaru.

Herlina menyebutkan, saat ini masih ada perbedaan data antara data di KPU dengan data dari Dispendukcapil. Data dari KPU Surabaya yang diterima dari KPU pusat, jumlah warga Surabaya ada sebanyak 2.811.714 orang.

“Sementara data dari Dispendukcapil Surabaya warga Kota Pahlawan ada sebanyak 3.056.376 orang,” ujar Herlina.

Mengacu pada UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU telah diamanatkan mempersiapkan untuk data pemilih sejak 20 bulan sebelum pemilihan. Sesuai jadwal Pileg yang serentak akan digelar tahun 2019.

“Seharusnya tahun 2017 ini sudah dilakukan persiapan untuk data pemilih,” tegasnya.

Atas pertimbangan itu, politisi dari Partai Demokrat (PD) ini mendorong agar segera dikukan validasi untuk Dispendukcapil ke Kemendagri yang nantinya akan disinkronisasi untuk KPU Pusat dan dilanjutkan ke KPU Surabaya.

Karena data kependudukan ini akan berpengaruh ada perubahan jumlah anggota dewan di setiap kabupaten kota. Sebagaimana disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada grade setiap jumlah penduduk dengan anggota dewan.

Untuk kota dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta, lanjutnya, maka jumlah anggota dewannya ada sebanyak 55 orang. Sedangkan anggota legislatif saat ini baru 50 orang.

“Kalau aturannya seperti itu berarti harus ada penambahan,” imbuh Herlina.

Anggota Komisi A lainya, Luthfiyah menambahkan, data KPU yang menyebutkan jumlah warga Surabaya hanya sekitar 2,8 juta itu masih ada anomali data penduduk sekitar 486.693 orang. Mereka adalah warga yang sudah punya nomor induk kependudukan, sudah punya e-KTP, namun belum terdata di Kemendagri.

“Jumlah penduduk kota Surabaya sudah lebih dari 3,2 juta, sehingga jelas ada penambahan wakil rakyat yang duduk di DPRD,” katanya.

Ia meminta Dispendukcapil untuk aktif melakukan validasi di lapangan dan dilakukan sinkronisasi di Kemendagri. Sehingga data tersebut nantinya bisa valid dan dijadikan patokan untuk banyak kepentingan mulai Pileg, Pilpres dan juga Pilkada.

Terkait penambahan anggota dewan di DPRD ini Luthfiyah menyebutkan sudah saatnya jumlah anggota dewan ditambah. Sebab saat ini satu orang di DPRD mewakili sebanyak 66.000 warga Surabaya.

“Kalau menurut saya, setidaknya jumlah anggota dewan di Surabaya sudah 70 orang,” pungkas Luthfiyah. (bmb/gbi)