Anggota DPRD Surabaya yang Baru Terancam Tidak Menerima Anggaran Jasmas

oleh
Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggota DPRD Surabaya yang baru terancam tidak akan mendapat anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Hal itu merupakan imbas dari kasus Jasmas yang saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Dalam kasus Jasmas sejumlah anggota DPRD Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Anggota Komisi D Sugito, kemarin (16/7) Korps Adhyaksa juga telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Dharmawan sebagai tersangka.

Menyakapi Kadus terebut, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana (WS) mengaku sangat kecewa atas perbuatan melawan hukum beberapa anggota dewan itu. Sebab, dari tindakan dugaan korupsi tersebut anggaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat lenyap dinikmati oleh sejumlah oknum.

Sebagai langkah tegas Pemkot, WS menyampaikan sejak tahun 2018 anggaran jasmas dari APBD murni sudah dinolkan. Keputusan itu diambil atas arahan dari kejaksaan karena ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dewan.

“Atas arahan kejaksaan anggaran jasmas kita tarik sejak tahun lalu (2018),” ujar Whisnu Sakti Buana, Rabu (17/7/2019).

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menegaskan, sampai saat ini dana jasmas sudah tidak dianggarkan. Bahkan kemungkinan besar sampai tahun depan atau periode anggota dewan 2019-2024 anggaran tersebut masih dinolkan.

“Kita tahan sampai ada arahan lagi dari kejaksaan, kemungkinan seperti itu (anggota dewan baru tak terima dana jasmas),” terangnya.

Menurut WS, sejak dinolkan anggaran Jasmas dialihlan untuk program-program pemkot lainnya. Seperti proyek pavingisasi dan lain sebagainya. Artinya, meski jasmas ditahan, program pemkot untuk masyarakat terus berjalan.

WS mengatakan, pemkot Surabaya tidak pernah terlibat dalam kasus ini. Sebab, anggaran dari pemkot sudah disalurkan kepada penerima melalui anggota dewan.

“Hanya saja, dalam penggunaan anggaran di lapangan, beberapa oknum dewan barmain-main,” cetusnya.

Pemkot Surabaya sudah memberi arahan bagaimana menggunakan dana jasmas. Harapannya, anggaran untuk masyarakat ini benar-benar tersalurkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Diketahui, dalam kasus dugaan penyelewenangan anggaran jasmas sudah menyeret dua orang anggota dewan Kota Surabaya. Anggota Komisi D Sugito dan Wakil Ketua DPRD Dharmawan sudah ditahan di Kejaksaan Tinggi Jatim karena berstatus sebagai tersangka.

Kemungkinan besar masih ada calon tersangka lain. Sebab, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terus melakukan pengembangan penyedikan untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara ini. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.