Anggota Komisi D Beda Pendapat Soal Rencana Pemindahan Gedung DKS

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Penolakan relokasi terhadap gedung Dewan Kesenian Surabaya (DKS) ke Hi Tech Mall nampaknya membuat Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Agustin kebingungan. Meskipun sejumlah anggota Komisi mendukung penolakan pemindahan itu.

Salah satu anggota Komisi D yang mendukung penolakan relokasi gedung DKS adalah BF Sutadi. Bahkan Sutadi menilai, penolakan itu merupakan sebuah eksistensi dari DKS.

“Kalau soal masjid saya tidak tahu. Saya pribadi saya juga tidak mau gedung DKS ini dibongkar,” ujar Sutadi, Rabu (13/12/2017).

Anggota Komisi D lainya, Lembah Setyowati Bahtiar juga mengaku tidak setuju jika DKS dipindah ke Hi Tech Mall. Menurut dia, dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan infrastruktur di kota pahlawan, semestinya juga diimbangi dengan pembangunan seni dan budaya.

“Jika tidak disertai dengan pembangunan seni dan budaya, kota ini akan chaos,” ingat politisi yang juga seniman ini.

Berbeda dengan dua anggotanya, Ketua Komisi D Agustin Poliana menyatakan belum bisa mengambil keputusan terkait penolakan pemindahan yang disampaikan oleh pengurus DKS. Menurut Agustin, pihaknya akan menyampaikan resume rapat ke pimpinan.

“Kita sampaikan dulu ke pimpinan. Untuk hasilnya bisa positif atau negatif,” ujar politisi dari PDI-P ini.

Agustin menyebutkan, selama ini komisi D selalu mendukung setiap kegiatan yang ada di DKS. Contohnya anggaran ludruk yang dinaikan sampai 50 kali tampil per tahun.

“Untuk masalah pembangunan itu domain dari Komisi C (pembangunan),” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, memindahkan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) ke Hi Tech Mall sepertinya sulit terwujud. Sejumlah pengurus DKS secara tegas menolak atas penggusuran dan pemindahan tersebut.

Ketua DKS Chrisman Hadi meminta agar tidak ada pemindahan markas DKS ke luar Balai Pemuda. Meskipun pihaknya sudah menerima surat permintaan pengosongan sebanyak tiga kali.

“Surat yang terakhir kami terima 30 Oktober 2017,” ujar Chrisman saat hearing di Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Rabu (13/12/2017). (bmb/gbi)