Anggota Komisi V Sebut Akan Ada Gubernur Jadi Tersangka Korupsi

Anggota Komisi V DPR RI, Darori Wonodipuro mengungkapkan akan ada gubernur aktif yang menjadi tersangka korupsi terkait alih fungsi lahan hutan.

Anggota Komisi V DPR RI, Darori Wonodipuro mengungkapkan akan ada gubernur aktif yang menjadi tersangka korupsi terkait alih fungsi lahan hutan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darori Wonodipuro mencetuskan seorang gubernur aktif sebentar lagi menjadi tersangka kasus korupsi alih fungsi lahan hutan. Tanpa menyebut gubernur yang dimaksud, Darori hanya mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak gegabah menerima permintaan alih kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) dari kepala daerah.

“Pasti banyak kepala daerah yang mengejar (KLHK) dalam rangka pencucian kasus. Bentar lagi akan ada gubernur yang menjadi tersangka. Jangan sampai pejabat kementerian terseret karena minta kawasan hutan di-APL-kan.,” ujar Darori dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan KLHK di Jakarta, Kamis (6/10).

Politisi Partai Gerindra ini mengenang pernah ada seorang gubernur yang memarahi anggota DPR periode 2009-2014 dan Kementerian Kehutanan karena menuntut perubahan tata ruang. Selang berapa waktu, sang gubernur itu malah menjadi tersangka dalam kasus korupsi alih fungsi lahan.

Mantan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Kemenhut ini tidak mengungkapkan siapa sosok gubernur tersebut. Namun, sudah menjadi rahasia umum salah satu gubernur yang menjadi tersangka dalam kasus alih fungsi lahan adalah mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang ditangkap KPK pada September 2014.

Menurut Darori, permasalahan tata ruang memang cukup pelik. Sebuah kawasan hutan, misalnya, dianggap sah apabila sudah ditetapkan. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan mengurutkan penetapan kawasan dimulai dari penunjukan, pemetaaan, pengukuran, hingga penetapan.

“Jadi kalau tata ruang baru ada pemotongan harus ada penetapan dulu, kalau penunjukan saja tidak sah. Ini akan jadi lebih sulit karena panitia tata batas itu adalah kepala daerah,” tuturnya.

Dalam Raker, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tidak terlalu menanggapi peringatan dari Darori. Sebab, legislatif memberi kesempatan bagi Siti untuk menjawab secara tertulis pertanyaan-pertanyaan anggota dewan.

Namun, dalam kesempatan terpisah Siti menyebutkan perubahan tata ruang merupakan rangkaian metamorfosis perizinan yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan. Modus itu dimulai dengan praktik pembalakan liar di suatu kawasan hutan, lantas menjadi perkebunan kelapa sawit liar, dan terakhir dilegalkan lewat perubahan tata ruang.

“Proses metamorfosis ini sangat buruk. Fakta-fakta empiris ini didapat dari catatan aktivis, media, dan observasi pemerintah sendiri,” kata Darori.

Menurut Siti, praktik tersebut terekam di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dia menduga modus sejenis terjadi di daerah yang rawan bencana asap seperti Sumatra Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan. (bin/gbi)