Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Online Wajib Uji KIR, Mokong Akan Dikandangkan

ilustrasi aplikasi onlineGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yang sama untuk angkutan umum berbasis aplikasi online (roda dua maupun empat) seperti kebijakan angkutan umum lainnya. Yakni, kewajiban menjalani uji KIR.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menyatakan, ada dua persyaratan lain yang harus dipenuhi.

“Pengemudinya itu kalau mengemudikan kandaraan sedan SIM-nya itu A umum. Ini enggak bisa ditawar,” kata Jonan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Sementara untuk kendaraan minibus atau yang memiliki 7 seat, pemerintah mewajibkan pengemudi kendaraan umum berbasis aplikasi online menggunakan SIM B1 umum.

Terakhir, kendaraan angkutan umum berbasis aplikasi online yang dioperasikan harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum, bukan perorangan.

“Kalau koperasi nanti dicek apakah harus atas nama koperasi atau perorangan,” kata Jonan.

Pemerintah menegaskan, apabila ketiga syarat itu tidak dipenuhi, maka kendaraan tersebut tidak boleh dioperasikan.

Sedangkan bila kendaraan itu tetap dioperasikan, maka pemerintah akan langsung mengandangkan kendaraan tersebut dan melayangkan surat teguran kepada badan usahanya.

Tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada layanan angkutan umum berbasis aplikasi online seperti Grab dan Uber telah berakhir pada 31 Mei lalu.

Mulai 1 Juni, pemerintah akan menindak tegas kendaraan umum berbasis aplikasi online tersebut jika tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016, salah satunya adalah kewajiban uji KIR kendaraan.

“Kalau ada yang memaksa jalan bagimana? Kalau kena pemeriksaan, itu akan dikandangkan kendaraannya,” tegas Jonan.

Setelah dikandangkan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan akan menyurati badan usaha yang menaungi kendaraan-kendaraan tersebut.

Bila sampai 3 kali disurati dan tetap melanggar, maka pemerintah akan langsung mencabut izin usahanya.

“Izin usaha yang menerbitkan Dinas Perhubungan, bukan saya,” kata Jonan.

Kemenhub mengaku sudah memberikan surat rekomendasi uji KIR kepada 3.309 kendaraan yang terdiri dari Koperasi Perkumpulan Pengusaha Rental Mobil Indonesia (PPRI) yang menaungi GrabTaxi sebanyak 568 kendaraan, Jasa Trans Usaha Bersama (JTUB) yang menaungi Uber sebanyak 2665 kendaraan, dan PT Panorama Mitra Sarana yang menaungi pengendara GoCar sebanyak 76 kendaraan.

Namun hingga batas waktu 31 Mei 2016, kandaraan yang sudah melakukan uji KIR baru 419 kendaraan dan 53 di antaranya dinyatakan tidak lulus. Rinciannya, PPRI 195 kendaraan, JTUB 205 kendaraan, dan Panorama Mitra Sarana 19 kendaraan.

Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016 ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 2016 lalu dan akan resmi berlaku pada 1 Oktober 2016.

Namun demikian, layanan seperti Uber, Grab, dan Go-Car wajib memenuhi seluruh persyaratan sebelum 31 Mei 2016, karena keduanya sudah terlebih dahulu beroperasi.(kcm/ziz)