Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi, Fraksi PDIP Mendukung

oleh
Penataan PKL di Jalan Jatibaru, Psar Tanah Abang yang semakin semrawut ketika Gubernur DKi Anies Baswedan memberlakukan kebiajkan menutup jalan. Sejhingga para pedagang pindah ke area trotoar yang mengganggu pengguna jalan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mendukung langkah Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian  melaporkan Gubernur Anies Baswedan ke polisi. Laporan tersebut dinilai wajar mengingat kebijakan Anies menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat diduga melanggar Undang-Undang.

Apalagi banyak masyarakat yang terganggu dan merasa dirugikan karena area pedestrian jalan (trotoar) yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki malah dipenuhi para pedagang.

Adapun terkait pelanggaran hukum, Gembong mengatakan, fraksinya telah mengingatkan Anies-Sandi ketika menempatkan PKL di sepanjang Jalan Jatibaru itu. Yang pertama peraturan daerah tentang rencana detil tata ruang.

Kedua pelanggaran perda tentang ketertiban umum. Dan ketiga Undang-Undang tentang lalu lintas.

“Jadi ketika ada warga masyarakat yang mengkritisi itu kemudian menempuh jalur hukum, saya kira itu langkah positif. Saya apresiasi itu yang dilakukan masyarakat yang melaporkan kebijakan Gubernur,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat di hubungi wartawan, Jumat (23/2).

Ia melanjutkan, kebijakan yang telah diputuskan terlihat tidak ada koordinasi antara Anies dengan Sandi dan pihak-pihak terkait. Ini terlihat saat ada rekomendasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya yang merekomendasikan Jalan Jatibaru untuk dibuka.

“Makanya selalu saya katakan ini kan kebijakan yang sepihak, kebijakan one man show. Padahal dalam pengelolaan Jakarta kan kita harus melibatkan semua stakeholder di Jakarta agar penataan ke depan jauh lebih baik,” ujarnya.

Gembong mengungkapkan jika semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemprov saat ini harus dievaluasi kembali.

“Artinya Pak Anies sudah bisa mengevaluasi kebijakan yang dia putuskan itu,” tutupnya

Sebelumnya, Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Anies Baswedan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jatibaru di kawasan Pasar Tanah Abang.  Dalam laporannya yang teregistrasi dengan nomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018, Cyber Indonesia menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan dalam penutupan Jalan Jatibaru tersebut.

“Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan,” demikian isi kolom perkara dalam LP Jack, Kamis (22/2) malam.

Jack menyampaikan, laporan tersebut ia buat setelah melakukan penelitian pasca-ditutupnya Jalan Jatibaru sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL) pada 22 Desember 2017. Ia menyebut, kebijakan Anies belum memiliki payung hukum.

“Dengan kata lain, tidak adanya perda (peraturan daerah) maupun pergub (peraturan gubernur) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” kata Jack, Kamis petang.

Jack menilai, kebijakan Anies mengarah pada dugaan tindak pidana. Sebab, saat merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Anies menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Kami tidak melaporkan Wagub karena, menurut kami, Gubernur memiliki otoritas lebih besar dalam kebijakan penataan Tanah Abang,” ucap Jack ketika dihubungi, Jumat (23/2).

Menanggapi laporan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengucapkan sedikit kata sembari tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

“Tidak ada. Cukup-cukup,” kata Anies, Jumat (23/2). (med/adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *