Anies Cabut Kebijakan Ahok, Sepeda Motor Boleh Melintas di Jalan Sudirman-Thamrin

Sepeda motor sempat dilaang melintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat di era Gubernur DKi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali membuat gebrakan. Setelah menutup Hotel ‘surga dunia’, Alexis, kini Anies mencabut larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H. Thamrin.

“Yang saya sampaikan agar kendaraan roda dua tetap bisa lewat Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin,” kata Anies setelah memimpin rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Senin (6/11).

Kebijakan melarang sepeda motor melewati Jalan Sudirman-MH Thamrin dan Merdeka Barat diterapkan di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (ahok) untuk mengurangi kemacetan di jantung ibukota.

Anies akan mengubah peraturan gubernur (pergub) yang menjadi landasan pelarangan di Jalan Thamrin-Sudirman untuk  memuluskan rencana membebaskan sepeda motor di semua ruas jalan.  Dua regulasi yang akan diubah Anies yakni Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Melalui Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP).

“Ternyata disampaikan ada pergub menjadi dasar, maka pergubnya juga akan diubah,” tutur mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

Untuk proyek perbaikan trotoar di Jalan M.H. Thamrin-Jenderal Sudirman, Gubernur Anies meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta untuk merombak kembali rancangan yang sudah disusun sejak era Djarot. Dia ingin memastikan seluruh area di Jakarta mempunyai akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang roda empat atau lebih.

Dengan rancangan tersebut, Anies memastikan tidak akan ada lagi diskriminasi dalam penggunaan jalan di Ibu Kota seperti pada era Djarot. Namun, Anies Baswedan tidak menjelaskan konsep yang dia inginkan untuk membangun trotoar di Jalan M.H. Thamrin dan Jenderal Sudirman. Dia menyatakan menyerahkan rancangan tersebut kepada pakar di bidangnya sehingga dia menunggu konsep baru itu.

“Itulah tugas perancang. Mereka pada sekolah tinggi, kan supaya bisa merancang,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. (tpi/mun)