APBD Surabaya Digedok, Anggaran Bopda Rp. 180 M Terancam Tidak Cair

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya, Reny Astuti.

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 Kota Surabaya akhirnya digedok hari ini (30/11/2016). APBD 2017 digedok dengan kekuatan sebesar Rp 8.561.484.147.400.

Dalam anggaran tersebut, turut pula dianggarkan untuk pendidikan menengah SMA dan SMK Surabaya sebesar Rp 180 miliar. Namun anggaran tersebut dipastikan tidak bisa dicairkan lantaran menyalahi aturan.

Menyikapi masih dicantumkannya anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda), Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menilai Bopda yang ditetapkan tidak memenuhi prinsip dalam penganggaran APBD.

“Anggaran itu hanya dicantolkan saja. Jadi secara kemanfaatan tidak ada karena tidak bisa dicairkan,” kritik Reni Astuti.

Reni menjelaskan, dalam aturan penggaran pemerintah daerah tidak diperkenankan mencantumkan anggaran yang bukan dalam kewenangannya. Padahal kemungkinan besar mulai tahun depan pendidikan SMA dan SMK pengelolaanya akan diambil alih propinsi.

“Siapa yang bisa jamin tahun depan pengelolaan sekolah SMA dan DMK masih dikelolah Kota Surabaya. Apalagi keputusan MK masih menunggu,” ingatnya.

Langkah Pemkot tetap menganggarkan dana Bopda menurutnya, cukup aneh. Jika pendidikan SMA dan SMK tetap dikelolah propinsi bisa dipastikan tidak ada anggaran sepeserpun untuk siswa SMA dan SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menurut dia, sikap optimis Pemkot Surabaya bahwa MK akan mengabulkan gugatan Pemkot terkait pengelolaan pendidikan SMA dan SMK sangat riskan. Terlebih dalam anggaran Rp 180 miliar itu sudah termasuk anggaran untuk siswa tidak mampu.

“Kita tidak ingin nantinya menemukan siswa kurang mampu yang tidak bisa sekolah. Sementara kita diam saja karena tidak bisa memberikan bantuan,” tegas politisi yang dikenal vokal ini.

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah siswa miskin di sekolah menengah ada sebanyak 126.178 orang. Atau sepuluh persen dari total jumlah siswa SMA/SMK Surabaya.

Dengan jumlah itu, setidaknya anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin siswa kurang mampu sebesar Rp 45 miliar. Untuk penganggarannya bisa mengadopsi program di Dinas Sosial dalam memberikan bantuan pendidikan untuk kuliah di perguruan tinggi.

“Bisa menggunakan sistem bantuan personal. Dimana bantuannya langsung ke satu per satu siswa,” pungkas politisi dari PKS ini. (bmb/gbi)