APBN 2017 Rp 2,080 Triliun, Target Pertumbuhuan Ekonomi 5,1%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur dan proyeksi pertumbuhuan ekonomi dalam APBN 2017 dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu (26/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur dan proyeksi pertumbuhuan ekonomi dalam APBN 2017 dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu (26/10).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun. Berdasar angka APBN tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,1% dan inflasi 4,0%.

Anggaran Rp 3.830,8 triliun yang disahkan dalam UU APBN 2017  tersebut terdiri dari pendapatan negara Rp 1.750,3 triliun (Rp 1,37 triliun  di antaranya berasal dari dana hibah) dan belanja negara Rp 2.080,5 triliun. Sehingga ada defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

‎”Disetujui RUU APBN 2017 menjadi UU APBN 2017,” tegas Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan saat membacakan kesimpulan Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/10).

“Apakah Bapak atau Ibu sepakat dengan usulan RUU APBN 2017?”

“Setuju,” jawab anggota DPR lainnya.

Dalam pemaparan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN 2017 ini telah disusun berdasar proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2016 yang telah disesuaikan berdasar kondisi ekonomi yang realistik dan setelah pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahap pertama. Adapun penetapan proyeksi indikator ekonomi makro, lanjut Menkeu, bercermin pada kondisi ekonomi yang realistis saat ini, dengan perkiraan tantangan kondisi ekonomi global dan kondisi nasional.

“Telah disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR-RI, pada pembicaraan tingkat I, telah dapat ditetapkan berbagai besaran indikator ekonomi makro tahun 2017 sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi 5,1% inflasi 4,0%, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp13.300/USD, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD45 per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari,” kata Sri Mulyani di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (26/10).

Untuk mencapai sasaran indikator ekonomi makro tersebut, pemerintah pun akan konsisten mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperbaiki iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas, dan pemberian insentif pada dunia usaha, serta pembangunan infrastuktur.

“Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja negara untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,” demikian Sri Mulyani. (gbi)

Proyeksi penerimaan perpajakan Rp 1.498,87 triliun:

  1. PPh Migas Rp 35,93 triliun
  2. PPh Nonmigas Rp 751,77 triliun
  3. PPN dan PPNBM Rp 493,88 triliun
  4. PBB Rp 17,29 triliun
  5. Cukai Rp 157,15 triliun
  6. Pajak Lainnya sebesar Rp8,74 triliun
  7. Pajak Perdagangan internasional sebesar Rp 34 triliun

Proyeksi PNBP Rp 250 triliun:

  1. Penerimaan SDA Migas Rp 63,7 triliun
  2. Penerimaan SDA nonmigas Rp 23,28 triliun
  3. Bagian Laba BUMN Rp 41 triliun
  4. PNBP lainnya Rp 84,42 triliun
  5. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 37,61 triliun.

Berikut asumsi makro yang disepakati dalam UU APBN 2017:

  1. Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 disepakati menjadi 5,1% dari semula 5,3%
  2. Inflasi: 4,0%
  3. Nilai tukar Rupiah: Rp13.300 per USD
  4. SPN 3 bulan: 5,3%
  5. Harga minyak: USD45 per barel
  6. Lifting minyak: 815 ribu barel per hari
  7. Lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari
  8. Target pengangguran: 5,6%
  9. Tingkat kemiskinan: 10,5%
  10. Gini rasio: 0,39%
  11. Indeks Pembangunan Manusia: 70,1%