APBN 2018 Masih Njomplang, DPR Masukkan Anggaran Gedung Baru Rp 320 Miliar

oleh
Menteri Keuangan Sri mUlyani Indrawati dan pimpinan DPR menyepakati APBN 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun, termasuk alokasi anggaran pembangunan gedung baru dan penataan fasilitas DPR mencapai Rp 600 miliar.
Menteri Keuangan Sri mUlyani Indrawati dan pimpinan DPR menyepakati APBN 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun, termasuk alokasi anggaran pembangunan gedung baru dan penataan kompleks DPR mencapai Rp 600 miliar.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun di sidang Paripurna, Rabu (25/10). Dalam APBN 2018 itu, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat meloloskan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 miliar.

Padahal, anggaran belanja dan penerimaan dalam APBN 2018 masih njomplang. Anggaran belanja yang dialokasikan dalam APBN 2018 sebesar Rp 2.220 triliun, sedangkan penerimaannya diproyeksikan hanya Rp 1.894,7 triliun. Ada defisit anggaran 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, nilai defisit anggaran tahun depan menurun dibandingkan tahun ini yang dipatok 2,67 persen terhadap PDB. Menurutnya, turunnya defisit ini menggambarkan kebijakan fiskal pemerintahan saat ini yang disusun secara hati-hati, namun tetap menjaga fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Adapun dari sisi penerimaan negara, pemerintah menargetrkan penerimaan perpajakan senilai Rp 1.618,09 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, angka ini merupakan angka optimal dan berdasarkan outlook realisasi di tahun 2017.

“Target penerimaan perpajakan tersebut secara nominal masih tumbuh 10 persen dari baseline outlook realisasi APBNP 2017,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (25/10).

Sementara itu, pemerintah akan memfokuskan belanja untuk pengentasan kemiskinan melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar serta beasiswa Bidik Misi.

“Selain itu pemerintah juga melakukan penguatan dan perluasan bantuan pangan non tunai dan pangan dalam bentuk natura serta memperkuat program subsidi seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), UMKM, dan pupuk,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Ketua BURT DPR Anton Sihombing pernah menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru menelan biaya Rp 320,44 miliar. Jika ditotal dengan pembangunan alun-alun demokrasi yang termasuk program penataan kawasan parlemen, dananya mencapai Rp 600 miliar.

“Dananya itu Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung. Untuk alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Jadi semua itu Rp 601 miliar. Itu alun-alun Rp 280 M sekian, gedung Rp 320,44 miliar,” jelas Anton.

Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid menyebut anggaran pembangunan gedung baru berada dalam anggaran Rp 5,7 triliun DPR. Pembangunan gedung baru termasuk program penataan kawasan parlemen yang memakan dana Rp 601 miliar.

“Iya, bagian dari Rp 5,7 T, salah satunya pembangunan gedung. Cuma, kalau di Banggar, cuma bicara besarannya saja yang diusulkan. Sebab, yang disebut dengan RAPBN itu dibuat oleh pemerintah. Tugas DPR memberikan persetujuan, membahas dan memberikan persetujuan,” jelas Jazilul.

Jika ditotal dengan anggaran untuk penataan Kompleks Parlemen, jumlahnya mencapai Rp 600 miliar. “Kalau nggak salah itu sekitar Rp 500-600 miliar,” ujar Jazilul Fawaid.

Jazilul menegaskan anggaran pembangunan gedung baru diajukan pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR. Pembangunan gedung baru rencananya dikerjakan Kementerian PUPR.

“Pelaksanaannya kemungkinan PU. Kalau yang mengajukan itu satkernya (satuan kerja) Setjen,” ucap Jazilul. (cni/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *