Apjati Sebut Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Tidak Efektif

oleh
Ketua DPD Apjati Jatim, Mazlan Mansur saat membuka Rapimnas DPP Apjati.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia ditentang oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati). Menurut Ketua Umum DPP Apjati, Ayub Basalamah, wacana moratorium tenaga kerja tidak efektif.

Ayub Basalamah menyebutkan, berdasarkan data yang ada di Ditjen Imigrasi, TKI yang masuk ke Malaysia dan mengantongi izin kerja sebanyak 28 ribu. Sementara yang tercatat dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN), TKI yang berangkat ke Malaysia hanya 8 ribu.

“Itu artinya ada sekitar 20 ribu TKI yang berangkat ke Malaysia tidak melalui prosedur,” ujar Ayub Basalamah, saat Rapimnas DPP Apjati di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (28/3/2018).

Atas pertimbangan itu, Ayub menilai wacana moratorium tidak akan tepat sasaran. Sebaliknya, ia meminta Kementerian Luar Negeri melibatkan semua stakeholder dalam membuat tata kelola TKI.

Sebelumnya, wacana penetapan moratorium mengemuka, pasca kasus penganiayaan TKI Adelina yang dianiaya hingga tewas oleh majikannya di Malaysia, Minggu (11/2). Pertimbangannya adalah, demi menjamin perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Ayub berharap pengiriman TKI ke luar negeri sebagai sebuah peluang kerja, bukan keterpaksaan. Dia kemudian mencontohkan negara Filipina yang telah terlebih dahulu menganggap bahwa penempatan TKI ke manca negara sebagai peluang kerja.

“Kalau mind sidenya peluang kerja, maka mereka yang ditempatkan adalah TKI yang mampu dan kompeten,” jelasnya.

Ia mengakui, selama ini pemerintah sudah melakukan pelatihan ketrampilanm di Balai Latihan Kerja (BLK) kemudian sertifikasi. Namun, pengiriman itu dianggap sebagai keterpaksaan. Sehingga, hasilnya juga tak maksimal.

“Jika dianggap sebagai peluang , ada semangat untuk memproteksi diri,” tandasnya.

Ketua DPD Apjati Jatim, Mazlan Mansur mengungkapkan, untuk memfilter ketrampilan, kemampuan TKI berada di Balai Latihan Kerja (BLK). Ia mengatakan, para TKI setelah diberi pelatihan dan sertifikat, kompetensinya akan diuji lagi sesuai profesi dimana yang bersangkutan ditempatkan.

Maslan mengungkapkan, jumlah TKI asal Jatim relatif besar sekitar 77 ribu orang. Dengan jumlahnya yang begitu besar, ia berharap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan kapasitas TKI.

“Supaya bisa bersaing dan layak ditempat di negara yang dituju,” jelasnya

Mazlan mengungkapkan, beberapa daerah di Jawa timur yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam pengiriman TKI ke luar negeri, diantaranya Blitar, Tulungagung dan Kediri. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *