Asparindo Ingin Pasar Tradisional Bebas Bayar PPN

Ilustrasi pasar tradisional.

Ilustrasi pasar tradisional.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Jawa Timur-Bali bekerja keras mengupayakan agar pedagang pasar tradisional tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dirut PT Puspa Agro Abdullah Muchibuddin menjelaskan, selama ini pasar tradisional dikenakan PPN. Selain PPN, tarif dasar listrik juga sangat mahal.

PLN memasang tarif tertinggi seperti nilai yang diberlakukan terhadap Mall. Padahal, pasar tradisional yang berdiri di fasilitas umum (fasum) mestinya berbiaya rendah.

“Masak buka lapak di pasar tradisional kena PPN, kan omzetnya kecil, belum lagi tagihan listriknya tinggi, pasar itu kan fasum jadi ya dikenakan tarif fasum,” ujarnya di arena Musda Aparindo Jatim-Bali di Aula PD Pasar Surya, Kamis (6/10/2016).

Menurut Muchibudin, salah satu pasar di Bali ada yang harus membayar PPN sebesar Rp 8 miliar. Padahal, pasar tradisional berebeda dengan pasar modern dan tempat perbelanjaan lainnya.

“Pasar rakyat tempat belanja dan berjualan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah,” terangnya.

Asparindo juga akan memperjuangkan zoning atau letak dan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern. Tujuannya, menjamurnya pasar modern tidak merusak iklim belanja di pasar tradisional.

“Pasar modern memiliki pangsa pasar sendiri, begitu juga dengan pasar rakyat,” jelas Udin, sapaannya.

Udin mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mulai memikirkan dan mengkonsep tata letak dan jarak pasar tradisional dan modern. Konsep itu nantinya akan berbentuk peraturan menteri (permen). Diperkirakan, permen ini akan turun pada akhir tahun ini.

Sementara itu, Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit menambahkan, ada sekitar 32 orang yang ikut dalam Musda Aparindo Jatim-Bali. Menurutnya, banyak masalah dalam pengelolaan pasar tradisional. Diantaranya adalah sarana dan prasarana, bidang regulasi dan perlindungan pasar, serta pemberdayaan pasar dan permodalan.

“Banyak masalah di ketiga aspek tersebut, dan perlu jalan keluar untuk menjadikan pasar rakyat bisa berperan maksimal,” urainya. (bmb/gbi)