Komisi A Dukung Pemkot Kembali Ambil Alih Pengelolaan Pendidikan SMA

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Stuarwijono.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Stuarwijono.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Niat kuat Pemkot Surabaya untuk kembali mengelola pendidikan tingkat SMA/SMK yang kini telah diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) atas nama UU didukung oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Stuarwijono.

Menurut Adi Sutarwijono langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan kesaksian dalam gugatan yang dilayangkan oleh warga Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), (8/6/2016) patut didukung.

“Saya sangat mendukung Bu Risma hadir menjadi saksi di MK dalam gugatan nanti,” ujar Adi Sutarwijono, Selasa (7/6/2016).

Dirinya berharap kehadiran Risma menjadi saksi di MK bisa menjadikan bobot tersendiri bagi para hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya soal pengelolaan SMA/SMK, tetapi juga soal Bantuan Operasional Pendidikan daerah (BOPDA) sampai saat ini juga masih menjadi persoalan yang besar di kota Surabaya.

“Bagaimana mungkin dana BOPDA hanya diberikan satu kali, tidak bisa secara kontinyu setiap tahun anggaran, tentu akan menjadi persoalan baru bagi sekolah swasta yang imbasnya dibebankan ke wali murid. Padahal soal pendidikan itu merupakan hal yang khusus, tidak bisa disamakan dengan hal yang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Awi, sapaan Adi Sutarwijoino juga menyebut terbitnya UU no 23 tahun 2014 justru bertabrakan dengan UUD 45 soal kewajiban Negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Persoalan pendidikan itu menyangkut rakyat dan amanah konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 yang kemudian diatur dengan pasal sendiri di batang tubuh, kenapa, ya karena soal pendidikan itu merupakan persoalan yang khusus (lek spesialist),” ucapnya

Meski demikian, Awi juga mengakui bahwa UU no 20 th 2003 memang bersifat lek spesialis (khusus), dan di pasal 52 mengatur bahwa pendidikan dasar dan menengah yamh dikelola oleh pemerintahan daerah setempat (kabupaten/kota).

“Kami juga berharap agar perjuangan Ibu Risma bersama siswa dan wali murid se Surabaya bakal menjadi momentum penting bagi PDIP, karena akan membuktikan jika partai kami memang benar-benar pro rakyat,” pungkasnya.(adv/bmb).