Atur Zonasi RTRW, DPRD dan Pemkot Surabaya Susun Raperda RDTRK

oleh
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat mengikuti hearing.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya bersama pemerintah kota saat ini tengah membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Raperda ini berorientasi pada penataan tata ruang kota berlandaskan zonasi.

Pada pembahasan yang berlangsung di ruang Komisi C, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Bagian Hukum Pemkot Surabaya membahas rencana penerapan RDTR Pemanfaatan ruang dan lahan di kota pahlawan akan diatur lebih detail.

“Dalam pembahasan tadi ada wacana apabila terdapat bangunan yang melanggar zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan dihancurkan,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Eri Cahyadi.

Eri berharap aturan zonasi tata ruang kota ini, bisa menyempurnakan Perda 12 Tahun 2014 tentang RTRW. Mengingat selama ini tidak diatur secara tegas zonasi disetiap harus yang telah ditetapkan.

Pada zona kuning boleh didirikan perumahan. Zona ini masih terbuka peluang untuk peruntukan rumah usaha menyesuaikan kelas jalan. Kemudian zona abu-abu untuk industri atau rusun. Sementara merah adalah untuk ruang terbuka hijau.

“Kalau industri untuk perumahan ya kita bongkar saja,” tegasnya.

Eri mengatakan, masalah sanksi ada di perizinannya. Hanya saja jika bangunan itu berdiri namun tak memiliki izin pasti akan dibongkar paksa.

“Kita tak akan mengeluarkan IMB kalau tidak seusai peruntukan dan menyalahi tata ruang,” imbuh Eri.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri mengatakan selama ini tidak ada aturan yang rinci dan detail mengenai pemanfaatan ruang. Akibatnya kerap ditemui berbagai pelanggaran saat di kroscek ke lapangan.

Menurut Syaifudin Zuhri, selama ini pemerintah kota dalam membuat aturan menyesuaikan kondisi di lapangan. Padahal hal itu kurang efektif.

“Ini tidak boleh. Aturan harus dibuat sebelum kejadian. Selain itu ruas jalan saat ini carut marut,” kata Syaifudin Zuhri.

Terkait jalan di Surabaya, politisi dari PDI-P ini menyebutkan nantinya akan dibuat klasifikasi. Misalnya jalan ke perumahan dan industri akan diatur.

“Nantinya akan diatur semua termasuk jalan di kampung-kampung. Apalagi selama ini banyak pelajar yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas,” terang Ipuk, sapaannya.

Dalam kesempatan itu, Ipuk berharap Pemkot konsisten dalam menetapkan zonasi kawasan di Surabaya. Ia meminta dalam kurun waktu 5 tahun hingga 20 tahun ke depan ruas jalan juga harus tergambar sehingga menentukan tata ruang wilayah.

“Jika kelas jalan kampung jangan ada truk besar melintas. Begitu juga peruntukan lahan untuk terbuka hijau tidak boleh diganggu sama sekali,” terang Ipuk.

Anggota Komisi C lainnya, Mochammad Machmud mendesak agar kelas bangunan disesuaikan rencana kelas jalan saat aturan dibuat. Begitu juga untuk tinggi bangunan dan peruntukannya.

“Semuanya harus disesuaikan dengan rencana jalan,” saran Machmud.

Menanggapi saran yang disampaikan beberapa anggota Komisi C, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Eri Cahyadi, mengaku akan menindaklanjutinya.

“Kami akan seperti ini nantinya,” katanya singkat. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *