Aturan Baru Kemenag: CJH Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarga

oleh
Sejumlah jemaah haji asal Indonesia di Madinah mendapat penanganan medis.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan haji. Kebijakan baru ini mengatur calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia sebelum keberangkatan bisa digantikan pihak keluarga.

“Mulai tahun ini, porsi calon jamaah haji yang wafat sebelum berangkat ke Arab Saudi bisa digantikan oleh keluarganya,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ahda Barori, Kamis (19/4/2018).

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler Tahun 1439H/2018M.

(Baca Juga: Alhamdulillah, Penerbangan Haji Indonesia Kini Tanpa Transit)

Berikut ketentuan dalam kebijakan tersebut selengkapnya:

1. Permintaan dari keluarga jemaah yang sudah ditetapkan berhak melunasi, namun wafat sebelum berangkat
2. Kebijakan wafat yang dapat digantikan adalah jemaah yang sudah ditetapkan berhak melunasi BPIH dan waktu wafatnya pasca ditetapkan sebagai berhak lunas tahun berjalan
3. Orang yang dapat menggantikan calon jemaah wafat adalah suami/istri/anak kandung/menantu. Pengajuan penggantian ini harus diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat
4. Verifikasi data pengajuan penggantian dilakukan di Kanwil Kemenag Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU.
5. Jemaah haji pengganti diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Sejumlah dokumen harus dilampirkan pihak pengganti setelah sebelumnya mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Kemenag Kab/Kota.

“Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, dan Ditjen PHU,” tutur Ahda.

Dokumen yang harus dilengkapi:
1. Asli akta kematian dari Dinas Dukcapil setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat.
2. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat
3. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dan bermaterai
4. Asli setoran awal dan atau setoran lunas BPIH
5. Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau bukti lain yang relevan dengan jemaah haji yang wafat yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *