Auditor BPK Didakwa Terima Gratifikasi dan Suap Rp 3,5 Miliar dan Pencucian Uang

oleh
Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10). Rochmadi didakwa menerima gratifikasi dan suap Rp 3,5 miliar serta melakukan pencucian uang dari penerimaan gratifikasi tersebut.
Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10). Rochmadi didakwa menerima gratifikasi dan suap Rp 3,5 miliar serta melakukan pencucian uang dari penerimaan gratifikasi tersebut.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menerima gratifikasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senilai Rp 3,5 miliar. Selain itu, Rochmadi juga didakwa menerima suap Rp 250 juta untuk menmberikan predikat wajar tanpa pengeceualian pada laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016.

“Terdakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar secara bertahap,” kata Jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (18/10).

Grartifikasi dan suap itu diterima Rochmadi dari dua pejabat Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT, Sugito dan Jarot Budi Prabowo. Jaksa Ali Fikri menyatakan, Rochmadi bersalah karena tidak melaporkan pemberian gratifikasi ini ke KPK terhitung 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

“Tidak ada alasan yang sah menerima uang tersebut,” ujarnya.

Di tengah proses penyelidikan, KPK mengungkap tindak pidana pencucian uan yang dilakukan Rochmadi.  KPK pun menetapkan Rochmadi sebagai tersangka TPPU.

Dalam persidangan, Rochmadi didakwa telah membelanjakan uang tersebut untuk membeli tanah seluas 328 meter persegi di daerah Bintaro, Tanggerang Selatan dari PT Jaya Real Properti. Kemudian di tahun 2015, sebuah rumah senilai Rp 1,1 miliar dibangun di atas tanah tersebut. Tahun 2017, Rochmadi kembali meminta bantuan auditor BPK lainnya, Ali Sadli untuk membeli satu unit mobil merek Honda Odyssey.

“Patut diduga barang dibeli dari hasil tindak pidana dan terdakwa (Rochmadi) mengetahui hal tersebut,” kata Jaksa Ali Fikri.

Untuk penerimaan suap yang diterima Rochmadi bermula ketika dilakukan pertemuan antara Sugito dengan Sekretaris Jenderal Kemendes Anwar Sanusi dan salah satu auditor BPK Choirul Anam di ruang kerja Anwar pada April 2017.

Pada pertemuan itu, Anam menyarankan agar Rochmadi dan Ali diberi sejumlah uang karena telah memberikan opini WTP bagi Kemendes. “Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya”.

Saran itu ditanggapi Anwar dengan menanyakan berapa jumlah yang harus diberikan. Anam langsung menjawab sekitar Rp 250 juta.

Sugito pun menyanggupinya dengan mengadakan pertemuan bersama jajaran sekretaris di direktorat jenderal, badan, inspektorat jenderal, dan karo keuangan Kemendes.

“Sugito kemudian meminta atensi dari seluruh Unit Kerja Eselon I berupa pemberian uang dengan jumlah Rp 200 juta hingga Rp 300 juta,” kata jaksa.

Setelah uang terkumpul, Sugito menyampaikan pada Ali Sadli bahwa Jarot akan menyerahkan uang hasil patungan tersebut. Jarot menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp 200 juta melalui Ali Sadli yang kemudian disimpan di brankas pribadi ruang kerja Rochmadi.

Sementara sisa uang Rp 40 juta kembali diserahkan Jarot kepada Ali Sadli yang berasal dari patungan Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 35 juta dan uang pribadi Jarot Rp 5 juta.

Dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi, Rochmadi didakwa melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun untuk kasus pencucian uang, Rochmadi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Merespon dakwaan ini, Rochmadi Saptogiri akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya pada Rabu, 25 Oktober 2017.

“Yang mulia, saya cukup mengerti isi dakwaannya, saya sepakat ajukan eksepsi,” kata Rochmadi. (cni/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *