Awi : Camat dan Lurah Harus Enyam Pendidikan dari BKD

Kantor Kecamatan Gubeng. Ke depan,

Aktifitas di Kantor Kecamatan Gubeng. Ke depan, para Camat dan Lurah sebelum menduduki jabatannya harus mengenyam pendidikan dari BKD.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Banyaknya laporan warga yang mengeluhkan standar pelayanan camat dan lurah mendapat perhatian serius dari Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono mengusulkan, para lurah dan camat sebelum menduduki jabatannnya terlebih dahulu mengenyam pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD). Khusunya mengenai standar kebijakan dan pelayanan publik.

Jika ada mekanisme harus mengikuti pendidikan sebelum menjadi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan, maka tidak ada jabatan yang dijabat secara otomatis dari jenjang dibawahnya.

“Selama ini tidak ada. Begitu dari sekretaris biasanya langsung naik menjadi camat,” ujar Adi Sutarwijono, Kamis (27/10/2016).

Ia mengungkapkan, perlunya mekanisme pendidikan ini, karena banyak laporan warga, bahwa lurah dan camat pelayanannya tak sesuai standar.

“Ada lurah yang memberi layanan ke warganya yang ingin membuka dokumen letter c, tapi di tempat lain justru lurahnya tak mengizinkan itu,” ungkapnya.

Dengan adanya standarisasi kebijakan mana yang bisa dan tidak dilakukan lurah dan camat, diharapkan seluruh persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Gak perlu sampai ke Balai kota , apalagi ke DPRD,” jelas Awi, sapaannya.

Apalagi, ke depan sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Camat diberi ruang untuk mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah.

“Di Surabaya sudah jalan. Untuk perizinan dengan ukuran tertentu bisa langsung diurus di kecamatan. Di situ kan butuh pengetahuan dan kecakapan,” pungkas Awi. (bmb/gbi)