Bahas THR Bagi PNS, Wali Kota Surabaya Akan Temui DPRD

oleh
PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, saat mengikuti apel di halaman Balaikota.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akhirnya melunak terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya. Risma siap berbicara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PPRD) setempat.

Menurut Risma, saat ini pemerintah kota tengah menghitung berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk THR tersebut. Dirinya tidak mau pemberian tunjangan hari raya justru membebani APBD Surabaya.

“Terus saya mengeluarkan uang dari mana. Kalau di Surabaya rekeningnya mati. Kalau belanja pegawai 10 ya harus dibayar 10,” ujar Tri Rismaharini, Rabu (6/6/2018).

Saat ditanya apakah bisa menggunakan dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari APBN, Risma mengatakan DAU untuk gaji pegawai masih kurang banyak.

“Saya tidak bisa comot yang lain atau mengambil di tempat lain,” tegasnya.

Risma mengatakan, untuk gaji pokok PNS di lingkungan Pemkot Surabaya selama ini mencapai Rp 64 miliar tiap bulan, itu belum termasuk pegawai kontrak maupun honorer.

“Itu baru gaji pokok, belum tunjangan kinerja atau lainnya,” katanya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menilai kekuatan APBD Kota Surabaya yang mencapai Rp 9 triliun cukup bisa membayar THR kepada para PNS di Pemkot Surabaya.

“Kalau dilihat dari kekuatan APBD, saya kira mampu,” kata Armuji.

Hanya saja, lanjut dia, semua itu kembali kepada Wali Kota Surabaya yang memiliki kebijakan dalam memberikan THR. “Kalau APBD mampu saya kira tidak apa-apa,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, untuk sumber anggaran untuk THR dan Gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD dan PNS daerah dapat disesuaikan khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi.

Adapun sumber pemberian THR dan Gaji ke-13 itu melalui tiga hal, yakni dari anggaran belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup bisa mengambil uang yang tersedia di kas daerah. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *