Bantah Tudingan Anies, Djarot Klaim Tak Pernah Teken Perda Kenaikan Dana Parpol

oleh
Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan bersilang pendapat soal kenaikan dana bantuan parpol yang teruang dalam APBD-P DKI Jakarta 2017 dan APBD 2018.
Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan bersilang pendapat soal kenaikan dana bantuan parpol yang tertuang dalam APBD-P DKI Jakarta 2017 dan APBD 2018.

 

GLOBALINDO.CO, DEPOK – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menampik dirinya yang menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait kenaikan dana bantuan parpol seperti yang ditudingkan suksesornya, Anies Baswedan. Djarot meyakinkan bahwa untuk usulan kenaikan biaya perjalan dinas anggota DPRD saja dia tolak, apalagi penambhaan dana parpol.

Djarot menyatakan pernah menolak biaya perjalanan dinas anggota DPRD, yang mengalami kenaikan fantastis. Berarti “Patokannya dulu menolak itu peraturan pemerintah juga,” tandasnya saat ditemui di Wisma Kinasih, Depok.

Dengan demikian, terkait dengan kenaikan anggaran bantuan parpol, Djarot mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut. Kenaikan bantuan parpol di DKI , kata Djarot, disamakan dengan mekanisme peraturan pemerintah.

Politisi PDIP ini mempersilahkan awak media mengecek sendiri pergub terkait apa saja yang pernah dia tandatangani. Salah satunya adalah terkait keuangan hak keuangan DPRD.

“Kalau pergub yang disahkan di masa saya menjabat itu tentang hak keuangan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Silakan dicek,” ujar Djarot.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengkaji ulang sejumlah peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda) yang disahkan menjelang masa jabatan Gubernur Djarot Saiful Hidayat habis. Perda yang dimaksud Anies adalah tentang APBD-P 2017, dimana salah satu poin dalam lampirannya berisi tentang penambahan Dana Bantuan Partai Politik dari sebelumnya Rp 1,8 miliar menjadi Rp 17,7 miliar.

“Kami akan me-review semua pergub dan perda yang dikeluarkan pada periode akhir masa jabatan pemerintahan kemarin. Mau tidak mau, kami akan review,” katanya di Balai Kota DKI, Selasa kemarin.

Rencana tersebut, kata Anies, merupakan buntut atas kontroversi mengenai anggaran nilai bantuan keuangan untuk partai politik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Menurut Anies, ada banyak pergub yang ditandatangani Djarot Saiful Hidayat saat memimpin DKI Jakarta.

Berdasarkan Perda itu, setiap partai mendapatkan Rp 4.000 per suara. Sehingga, angka bantuan belanja keuangan parpol membengkak.

Besaran dana tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Anies mengatakan, PP No 5 Tahun 2009 bantuan partai politik itu hanya Rp108 per suara.

“Kemudian, Perdanya keluar 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan sebelumnya,” kata Anies. (tp/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *