Banyak Kesalahan, Sejumlah Partai di Surabaya Minta KPU Hentikan Penghitungan Suara

oleh
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, BF Sutadi (dua dari kanan), Ketua DPC PKB, Musyafak Rouf (tiga dari kanan), Ketua DPC Hanura, Eddi Rachmat dan perwakilan dari PKS saat berkumpul di Hotel Santika.   

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sejumlah pengurus Partai politik (Parpol) di Surabaya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menghentikan proses penghitungan suara di tingkat kecamatan. Permintaan itu menyusul banyaknya kesalahan dalam penghitungan suara.

Bertempat di Hotel Santika pada hari Sabtu (20/4) dinihari, para ketua parpol yang berkumpul pada kesempatan ini diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hanura.

Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf, mewakili para Ketua Partai lainnya, mengungkapkan jika tuntutan yang mereka ajukan kali ini didasari fakta bahwa temuan itu memiliki potensi kecurangan massif dan terstruktur.

“Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh advokasi hukum kami, ini punya potensi adanya kecurangan yang masif dan terstruktur,” ujar Musyafak.

Dikatakan masif karena jumlah pengurangan di masing-masing partai besarannya hampir serupa. Ada pula penambahan kepada salah satu parpol tertentu. “Jadi ini sistematis,” cetusnya.

Untuk itu, Musyafak bersama para Ketua Parpol lainnya meminta agar proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saat ini dihentikan. “Harus dihentikan, buka semua form C1-Plano dan lakukan hitung ulang agar tidak muncul dugaan yang tidak-tidak,” tegasnya.

Senada, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya B.F Sutadi turut mengungkapkan hal yang sama. Bahkan kesalahan penghitungan suara pada pemilu kali ini masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu.

“Kajian dari tim hukum kami, ini bisa masuk ke ranah pidana Pemilu,” tegas BF Sutadi.

Untuk diketahui, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 diwarnai banyak temuan kesalahan. Salah satunya adalah banyaknya perbedaan hasil pada lembar rekapitulasi dan lembar plano.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa misalnya. Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf mengungkapkan jika data yang mereka miliki menunjukkan adanya jumlah tinggi terkait form C1 salah hitung.

“Data kami menunjukkan jika 29.1 persen form C1 salah hitung. Lalu ada 7.35 persen form C1 tidak wajar. Salah satu buktinya adalah di TPS 08 Kelurahan Karah misalnya. Disitu jumlah suara sah kami berdasarkan plano harusnya 36, tetapi di rekap hanya ditulis 6,” tegasnya.

“Harus itu KPU membuka semua data agar salah-salah hitung dapat ditemukan secara lengkap dan tidak merugikan,” pungkas Musyafak.

Selain PKB, desakan penghentikan juga muncul dari partai lainnya. Diantaranya adalah Nasdem dan Hanura yang turut sepakat untuk melakukan tuntutan serupa kepada KPU Surabaya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.