Bareskrim Sita 17 Rekening ‘Pencuci Uang’ Pungli Pelindo III

Satgas Saber Pungli dari Mabes Polri, Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak menyota satu komputer dan sejumlah dokumen dari ruang kerja Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III, Rahmat Satria yang juga ikut ditangkap, Selasa (1/11).

Satgas Saber Pungli dari Mabes Polri, Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak menyita satu komputer dan sejumlah dokumen dari ruang kerja Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III, Rahmat Satria yang juga ikut ditangkap, Selasa (1/11).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Bareskrim Polri menemukan 17 rekening berisi uang total rp 15 miliar yang diduga kuat hasil pungutan liar di PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari temuan itu, Bareskrim akan mengembangkan kasus tangkap tangan pungli Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Rahmat Satria ke tindak pidana pencuian uang (TPPU).

“Ini akan kita telusuri dana hasil kejahatannya dan kita sita. 17 rekening ini digunakan untuk menampung juga menyetor. Ini modus TPPU,” tegas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Harlow Brasserie, H Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (2/11).

Agung menjelaskan, 17 rekening itu menyimpan dan membelanjakan uang pungli tersangka Rahmat Satria melalui PT Akara Multi Karya (AMK), perusahaan kontainer rekanan Pelindo III. Modus ini dilakukan sebagai siasat tindak pidana pencucian uang agar tidak ada transaksi tunai.

”Dari 17 rekening ini kemudian uang tersebut dialirkan ke rekening-rekening lainnya. Akan kita telusuri cara pelaku ini menyetor uang tertentu agar tidak terlihat ada transaksi uang,” ujarnya.

Agung menerangkan, setiap kontainer yang akan dan sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak diwajibkan membayar upeti Rp 500 ribu-Rp 2 juta per petikemas.

“Jadi ada rekening yang menampung dari perusahaan milik kontainer dalam pelabuhan. Bahkan kontainer di Singapura pun sudah bayar hari ini karena untuk mempercepat (proses). Kemudian dengan ditampung (uang dari) kontainer itu disebar ke rekening rekening lain,” tambah Agung.

Diberitakan sebelumnya, PT AMK inilah yang meminta uang kepada tiap kontainer yang ingin keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam sebulan, uang yang dihimpun dari pungli ini mencapai Rp 4-5 miliar.

“PT Akara menghimpun Rp 4-5 miliar per bulan. Dan sedang kita dalami. Ini pungli yang harus kita bersihkan dari pelabuhan,” ujar Agung.

Dari pungli ini, Satria Rahmat bahkan ditengarai bisa mengumpulkan uang hasil pungli sebanyak Rp 6 miliar per bulan.

“Ini spektakular. Sebulan bisa Rp 5-6 miliar dari hasil pungli,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete.

Rahmat Satria kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai tertangkap dalam OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli di Kantor Pelindo III, Selasa (1/11). Dari ruang kerjanya, satgas menyita duit Rp 600 juta dan beberapa dokumen penting.

Menyikapi kasus ini, Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memberhentikan Rahmat Satria. “Kami tidak mentolerir praktik atau kegiatan yang melanggar hukum dalam operasional BUMN memberikan pelayanan kepada publik,” kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/11) sore.

Rini selaku kuasa pemegang saham BUMN, juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri dan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang telah menjalankan tugas dengan baik.

Berkenaan dengan itu, Kementerian BUMN dengan Surat Edaran Nomor: SE-02/MBU/10/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Bersih. Surat tersebut meminta seluruh Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN, untuk menghindari perbuatan tidak terpuji atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan terus menerapkan praktik Good Corporate Governance serta melakukan pengawasan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari praktik pungli. (dt/gbi)