Bareskrim Terbitkan SPDP untuk Dua Pimpinan KPK dari Laporan Pengacara Novanto

Dua pimpinan KPK, Saut Situmorang (kiri) dan Agus Rahardjo (kanan) yang dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan pemalsuan surat pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.[/caption]

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahadjo dan Saut Situmorang terancam menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan surat. Bareskrim Polri resmi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Agus dan Saut berdasar laporan Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR Setya Novanto.

SPDP tersebut dikeluarkan tertanggal 7 November 2017 itu ditunjukkan Frederich Yunadi selaku pelapor di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat. SPDP tersebut sudah dikirimkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung.

Dalam laorannya, Frederich mempermasalahkan dua pimpinan KPK tadi yang tidak mencabut surat pencegahan bepergian ke luar negeri (pencekalan) kepada Novanto.  Padahal, kliennya sudah memenangkan gugatan praperadilan dan putusan hakim membatalkan status tersangka Novanto dan memerintahkan KPK mencabut surat pencekalan yang diteken Agus dan Saut di Kantor Imigrasi.

 “Yang tanda tangan mereka (Agus dan Saut). Yang penting sekarang kan harus tahu bahwa ada pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum KPK. Dan sekarang saya buktikan ternyata benar,” ujar Fredrich Yunadi.

Ia mempermasalahkan soal pencegahan terhadap Novanto tidak dicabut, padahal kliennya sudah menang dalam Pra Peradilan. Untuk lebih jelasnya, Yunadi mempersilakan wartawan bertanya ke penyidik Bareskrim.

“Silakan tanya untuk lebih jelasnya ke penyidik soal pemalsuan surat itu, karena itu wewenang penyidik. Saya yakin penyidik sudah mendapat bukti-bukti yang otentik,” jelasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejakgung) Muhammad Rum membenarkan perihal SPDP tersebut. Kejakgung, kata Rum, baru menerima SPDP atas dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan menggunakan surat palsu pada Rabu siang tadi. “Ya sudah terima SPDP tersebut tadi siang,” ujar Rum melalui pesan singkat, Rabu (8/11).

Sekadar diketahui SPDP kasus pembuatan surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang itu diterbitkan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri 7 Nopember 2017 dengan tanda tangan Brigjen Pol Herry Nahak direktur tindak pidana umum. Saut Sitomorang dan Agus Rahardjo diduga melanggar pasal 421 KUHP.

Sementara Kabiro Humas KPK Febri Diansyah yakin Polri dapat bersikap profesional menangani laporan terhadap dua pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo.

 

“Ini kan bukan terjadi kali ini saja, jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Dan kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Rabu (8/11).

Menurut Febri, bila pelaporan terhadap dua pimpinan KPK terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, maka para penegak hukum baik kepolisian ataupun kejaksaan dapat mengingat kembali Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus tindak pidana korupsi didahulukan dibanding dengan perkara yang lain.

“Jadi saya kira baik KPK, Polri ataupun kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 UU Tipikor tersebut. Jadi kami percaya bahwa Polri akan profesional dalam menangani hal itu,” tuturnya. (sus/nad)