Bawas MA Segera Periksa Hakim Sidang Praperadilan Novanto

Hakim Cepi Iskandar saat menyidangkan gugatan peraperadilan dan memutus bebas Ketua DPR Setya Novanto dari statustersangka korupsi pengadaan e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) tengah menyelidiki kejanggalan dalam sidang dan putusan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Dalam waktu dekat, Bawas MA akan memeriksa Cepi Iskandar selaku hakim tunggal yang menjatuhkan putusan praperadilan Novanto.

Tetapi Bawas MA masih merahasiakan jadwal pemeriksaan Cepi. “Nanti pasti diperiksa tapi belum bisa memastikan kapan. Jadwalnya tergantung dari Bawas MA,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

Penyelidikan terhadap hakim Cepi ISkandar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Madrasah Anti Korupsi (MAK) Muhammadiyah, dan Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH). Koalisi melihat gelagat mencurigakan hakim Cepi dalam mengadili gugatan Setya Novanto terhadap KPK.

Abdullah mengatakan, tadi pagi pengawas MA telah meminta keterangan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi selaku pelapor. Selanjutnya, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cepi.

“Semua pelapor didahulukan agar semua data yang dibutuhkan lengkap,” ujar Abdullah.

Ia tak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses pelaporan hakim Cepi. Menurutnya, seluruh proses pemeriksaan itu harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

“Pemeriksaan tidak boleh tergesa-gesa, harus mendengarkan dari dua belah pihak,” ucap Abdullah.

Sementara itu pihak pelapor, Kurnia Ramadhana mengatakan, hari ini dirinya diperiksa terkait dugaan kejanggalan yang dilakukan hakim Cepi.

“Saya menjelaskan lebih lanjut tentang peraturan undang-undang yang diduga dilanggar hakim Cepi,” kata Kurnia saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Selain memeriksa dirinya sebagai pelapor, kata dia, Bawas juga akan memeriksa pihak-pihak terkait di PN Jakarta Selatan termasuk hakim Cepi untuk mengkonfirmasi dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami harap jika nantinya benar-benar ditemukan pelanggaran yang dilakukan hakim Cepi, Bawas tidak segan menindak tegas,” tuturnya.

Sejumlah kejanggalan mengemuka dalam sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun, Setya Novanto. Kejanggalan itu di antaranya Nampak dari  sikap hakim Cepi yang menolak memutar rekaman suara Setnov yang diajukan KPK selaku pihak termohon.

Padahal, menurut KPK, rekaman itu adalah salah satu bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Setnov dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, pihak pelapor juga mempersoalkan pertimbangan hakim Cepi yang menyatakan penetapan tersangka tidak bisa dilakukan di awal penyidikan. Alasan itu dinilai tak masuk akal hingga menimbulkan perdebatan di sejumlah pihak.

Hakim Cepi sebelumnya memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Setnov di PN Jakarta Selatan. Kemenangan ini secara sah telah menganulir status tersangka yang diberikan KPK kepada Setnov karena dinilai tidak sesuai prosedur.

Dalam pertimbangan hakim, penetapan Setnov sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP dianggap tidak sah karena dilakukan di awal proses penyidikan. Selain itu, bukti yang digunakan penyidik KPK untuk menjerat Setnov telah digunakan untuk tersangka lain. (cni/nad)