Bawasalu Anggap Wajar Kontrak Politik Cagub-Cawagub

oleh
Calon Gubernur DKi Jakarta 2017, Anies Baswedan meneken kontrak politik dengan warga. Kontrak politik ini sempat memicu polemik antara Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono.
Calon Gubernur DKi Jakarta 2017, Anies Baswedan meneken kontrak politik dengan warga. Kontrak politik ini sempat memicu polemik antara Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono.
Kontrak Politik: Calon Gubernur DKi Jakarta 2017, Anies Baswedan meneken kontrak politik dengan warga. Kontrak politik ini sempat memicu polemik antara Anies dengan pesaingnya dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menganggap kontrak politik calon kepala daerah adalah hal yang wajar. Makanya, Bawaslu tak mempermasalahkan adanya kontrak politik antara cagub-cawagub DKI dengan warga maupun parpol .

“Saya kira tidak ada masalah,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri dalam acara Media Gathering Bawaslu DKI Jakarta dengan tema “Mendorong Pilkada DKI yang Cerdas, Damai dan Tanpa SARA” di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).

Walau demikian, pihaknya mengingatkan agar seluruh pasangan calon tidak melakukan kegiataan yang melanggar ketentuan pemilu. Hal ini juga untuk menghindari kegaduhan yang bisa memancing panasnya suhu politik di Pilkada DKI 2017.

“Kami hanya berupa imbauan aja sekarang ini, karena belum masuk ke fokus pengawasan kami (belum masa kampanye),” kata Jufri.

Kontrak politik di Pilgub DKI 2017 sempat memicu perdebatan  antara dua calon gubernur, Anies Baswedan (Gerindra-PKS) dan Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat, PAN, PPP, PKB). Agus sempat menyindir Anies yang begitu mudahnya melakukan kontrak politik dengan warga.

Anak sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini menolak membuat janji-janji apapun. Apalagi yang dibungkus dengan kontrak politik.

“Bagi saya, seorang gubernur, insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur,” kata Agus

Menjelang Pilkada, Anies memang paling sering melakukan kontrak politik dengan warga Jakarta. Selain di Tanah Merah‎ Jakarta Utara, Anies juga melakukan kontrak politik dengan warga Kebon Jeruk, Jakarta.

Anies juga merespons pernyataan Agus dengan menyindir balik. Menurut mantan Mendikbud tersebut justru menjadi pertanyaan apabila pasangan calon tidak mau melakukan kontrak politik.

“Kontrak politik adalah sebuah bukti bahwa kita bersedia membawa aspirasi masyarakat. ‎Jadi masyarakat memliki aspirasi lalu kita melakukan diskusi dan komitmen dan membawa aspirasi itu tentunya dalam bentuk kontrak politik,” ujar Anies Baswedan di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Selasa (11/10) lalu.

KPU Izinkan Cagub DKI Danai Lembaga Survei

KPU mempersilahkan jika pasangan cagub-cawagub membiayai lembaga riset untuk melakukan survei di Pilkada DKI 2017.

“Sah-sah saja didanai oleh pasangan calon sepanjang metode ilmiahnya benar,” kata Komisioner KPU DKI, Dahliah Umar, di Best Western Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).

KPU mengundang sejumlah lembaga survei untuk menyosialisasikan pendaftaran berpartisipasi dalam Pilkada DKI 2017.

Menurutnya, hasil survei yang didanai pasangan calon juga boleh dipublikasikan. Terkait sumber pendanaan sendiri, kata Dahliah, sudah termasuk dalam syarat bagi lembaga survei jika ingin mempublikasikan hasil surveinya.

Selain pendanaan, lembaga survei juga wajib menyampaikan susunan kelembagaan, metodologi, jumlah responden, serta tempat dan tanggal pengambilan data.

Dalam pasal 131 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga diatur bahwa partisipasi masyarakat melalui survei, jajak pendapat, dan perhitungan cepat, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Jika KPU DKI menemukan adanya pelanggaran, Dewan Etik yang terdiri dari dua akademisi, dua ahli lembaga survei, dan satu anggota KPU, akan melakukan sidang etik untuk memeriksa dan menentukan sanksi jika bersalah.

“Sanksinya bisa empat, pengumuman ke publik tidak kredibel, peringatan, larangan, dan tindak pidana,” kata Dahliah. (kc/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.