Bawaslu Pidanakan Sekjen dan Wasekjen PSI

oleh
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni (tengah) bersama ketua umum partainya, Grace Natalie (kiri) dan sejumlah pengurus.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Sekretaris Jenderal dan Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia ke Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana pemilu melalui iklan PSI yang memuat tulisan ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’.

Bawaslu menganggap iklan kampanye PSI yang menyebar melalui sejumlah media itu tergolong tindak pidana pemilu karena disiarkan di luar jadwal.

“Bahwa perbuatan Sekjen PSI (Raja Juli Antoni) dan Wakil Sekjen PSI (Chandra Wiguna) yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018 merupakan perbuatan tindak pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” ujar Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Abhan mengatakan sebelumnya Bawaslu telah mengundang Ketua Umum PSI Grace Natalie untuk melakukan klarifikasi. Namun Grace tidak memenuhi panggilan, hanya Sekjen dan wasekjen yang datang melakukan klarifikasi.

“Terkait kenapa dua orang yang diteruskan laporanya, bahwa awal temuan kami menduga dilakukan partai PSI. Kemudian kami mengundang Ketua Umum, Sekjen, dan pihak terkait termasuk Wasekjen. Namun sampai batas waktu yang kami miliki, yang bisa terklarifikasi adalah dua orang ini Sekjen dan Wasekjen,” kata Abhan

“Seperti yang sudah diketahui kami sudah mengundang beberapa kali Ketua Umum tapi belum juga hadir. Maka kalau kami harus menunggu kehadiran waktu ini akan kedaluwarsa (habis),” sambungnya.

Menurutnya kepolisian memiliki kewenangan lebih untuk menyelidiki dan melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang juga diduga terlibat dalam kasus ini.

“Saya kira kepolisian yang punya kewenangan lebih untuk memanggil paksa kepada orang yang diduga melanggar perbuatan pidana, kalau Bawaslu kan tidak punya kewenangan itu. Maka kami serahkan pada kepolisian,” tuturnya.

Dalam iklannya, PSI menampilkan foto Jokowi, lambang partai, nomor urut peserta Pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024.

Iklan yang dimuat oleh PSI tersebut memuat sejumlah unsur pelanggaran pemilu. Pertama, adalah kalimat ‘Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https:// psi.id/jokowi2019 Kami tunggu pendapat dan voting Anda semua’.

Selain itu, foto Joko Widodo, lambang Partai Solidaritas Indonesia, Nomor 11, alternatif calon wakil presiden dengan 12 foto dan nama, dan 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara.

Bawaslu menilai perbuatan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal PSI Chandra Wiguna yang memasang iklan di Jawa Pos adalah tindak pidana. Ini menjadi alasan Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim Polri.

Nantinya bila terbukti bersalah maka akan terancam kurungan 1 tahun penjara dan denda 12 juta. Hal ini sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 492 Tentang Pemilu.

PSI Tak Merasa Bersalah

Sementara pihak PSI merasa dizalimi oleh Bawaslu atas laporan ke kepolisian. “Kami merasa proses ini tidak adil, tidak fair. Kami merasa dizalimi,” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (17/5).

PSI menilai, Bawaslu tebang pilih hanya menyasar PSI sebagai partai baru. Padahal, kata Antoni, ada berbagai laporan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran start kampanye.

Indonesian Election Watch misalnya, ucap Toni, melaporkan 12 partai ke Bawaslu atas dugaan mencuri start kampanye mulai dari iklan di televisi hingga di media cetak. “Ini sama sekali tidak diproses. Apakah karena kami partai baru yang tidak mempunyai kekuatan politik apa pun di parlemen?” kata dia.

“Apakah ini karena keengganan sebagian pihak melihat partai ini tumbuh berkembang di masyarakat? Saya enggak tahu persis. Sekali lagi kami merasa dizalimi,” ucap Antoni.

Selanjutnya, dengan mekanisme hukum yang tersedia, PSI mengatakan akan melakukan perlawanan atas perlakukan Bawaslu tersebut. (dt/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *