Bebani Masyarakat, Anggota Komisi B Kritik Kenaikan PBB di Surabaya

oleh
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Ahmad Zakaria.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga dua kali lipat dikritik oleh Anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya, Ahmad Zakaria. Menurut Zakaria, kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat.

Zakaria mengingatkan, Pemkot Surabaya semestinya tidak memberlakukan kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan begitu drastis. Kalaupun dinaikan mestinya hanya untuk objek tertentu.

“NJOP mestinya hanya dirubah setiap 3 tahun. Kalaupun naik itupun hanya untuk perubahan bangunan, renovasi, atau nambah lantai,” kata Zakaria, Rabu (18/4/2018).

Politisi dari PKS ini menegaskan, berkembangnya suatu kawasan lantaran ada pembangunan hotel, ruko seharusnya tidak menjadi alasan turut dinaikanya PBB bagi permukiman yang ada sekitarnya.

Lebih lanjut, dia menyebut jika kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan merupakan bentuk pengusiran warga secara halus. Dirinya mengaku prihatin terhadap warga yang tidak mampu membayar PBB.

“Kalau tidak mampu membayar PBB dan dendanya lama kelamaan kan dijual bangunan itu. Berarti kan sama dengan pengusiran,” kecamnya.

Disinggung bahwa kenaikan itu merupakan upaya pemerintah kota dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), politisi yang dikenal vokal ini menilai cara tersebut tidak tepat. Mengingat setiap tahunya ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang jumlahnya cukup fantastis.

“Silpa kita antara Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun. Jadi sangat tidak masuk akal alasan penambahan PAD tersebut,” imbuh Zakaria.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya memastikan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepastian itu, disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono.

Yusron menjelaskan, kenaikan PBB di Surabaya dipengaruhi oleh banyak faktor. Terutama karena perkembangan, pertumbuhan, dan investasi, serta transaksi jual beli di Kota Surabaya yang semakin naik.

Apalagi, Pemkot Surabaya sudah membangun berbagai macam infrastruktur seperti saluran dan jalan-jalan. Pengembang juga banyak yang membuka perumahan-perumahan di berbagai wilayah di Kota Surabaya.

“Hal ini lah yang menimbulkan nilai jual rumah, tanah dan bangunan bergerak naik terus setiap tahunnya,” kata Yusron ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).

Sementara bagi warga yang kurang mampu, menurutnya, bisa mengajukan permohonan keringanan ke BPKPD. Caranya, warga bisa datang langsung ke kantor BPKPD untuk mengajukan permohonan keringanan PBB.

Setelah itu, akan ada tim dari BPKPD yang akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk menentukan layak atau tidak diberi keringanan PBB. Permohonan pengurangan PBB ini diatur dalam perda nomor 12 tahun 2016.

“Dalam perda itu diatur bahwa bagi warga yang kenaikannya mencapai 50-100 persen, maka dapat diberi potongan 25 persen. Namun, jika kenaikannya itu lebih dari 100 persen, maka dapat diberi potongan hingga 50 persen dari kenaikan nilai PBB nya,” pungkasnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *