Begini Cara Tiga Menkeu Tangani Krisis Ekonomi

oleh
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan dua mantan pendahulunya, Boediono (kiri) dan Chatib Basri (kanan) beradu pendapat tentang pengelolaan APBN dan penanganan krisis ekonomi dalam seminar bertajuk Tantangan Pengelolaan APBN Dari Masa Ke Masa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan dua mantan pendahulunya, Boediono (kiri) dan Chatib Basri (kanan) beradu pendapat tentang pengelolaan APBN dan penanganan krisis ekonomi dalam seminar bertajuk Tantangan Pengelolaan APBN Dari Masa Ke Masa  di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).
Tantangan Ekonomi: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan dua mantan pendahulunya, Boediono (kiri) dan Chatib Basri (kanan) beradu pendapat tentang pengelolaan APBN dan penanganan krisis ekonomi dalam seminar bertajuk Tantangan Pengelolaan APBN Dari Masa Ke Masa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Tiga pendekar ekonomi Indonesia, Boediono, Chatib Basri dan Sri Mulyani beradu dan berbagi argumen juga pengalaman soal strategi menangani krisis. Dari berbagai siang pendapat yang muncul , ketiganya sependapat bahwa hal terpenting untuk menangani krisis ekonomi adalah kesapan dan kesigapan pemerintah.

Ketiga tokoh ini pernah menjabat menteri keuangan di era masing-masing. Sri Mulyani kini masih menduduki jabatan itu.

Mereka bertemu dalam seminar nasional bertajuk Tantangan Pengelolaan APBN Dari Masa Ke Masa yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11). Bagi Boediono, krisis seperti guncangan gempa yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, dimana dan seberapa besar dampaknya.

“Elemen-elemen kejut (element of surprise) akan tetap ada. Kita harus siap menghadapi elemen tersebut. Namun, kita juga harus mempertajam kemampuan kita melihat ke depan. Bukan hanya enam bulan atau setahun, tetapi beberapa tahun ke depan,” ujar Boediono.

Mantan Wakil Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini jilid II ini mengungkapkan, pemerintah harus memiliki semacam upaya pertahanan yang sistematis untuk meminimalisir dampak krisis. Pasalnya, krisis itu sendiri tak bisa dideteksi dan dicegah begitu saja.

“Kita perbaiki struktur ekonomi kita. Kalau tidak seimbang, maka akan gampang sekali digoyahkan. Memang, jangka panjang, tetapi harus diupayakan,” kata Boediono.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antar institusi yang bertugas mengatasi krisis, terutama saat krisis itu sendiri sedang terjadi. Karena itu, diperlukan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas.

“Koordinasi dalam keadaan krisis semakin sulit. Saat normal saja, sulit. Biasanya semua kembali ke comfort zone-nya (zona nyamannya) masing-masing,” terang bekas Gubernur Bank Indonesia ini.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengamini pendapat Boediono. Menurutnya, ketika krisis terjadi, seorang pemimpin akan benar-benar diuji sejauh mana ia memiliki keberanian dan kemauan untuk melawan zona nyamannya sendiri.

“Kalau dalam kondisi krisis, pengambil kebijakan melawan comfort zone. Itu bagian paling tersulitnya. Bagaimana melawan intuisi mengamankan diri sendiri,” tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Pendapat lebih tajam disampaikan Chatib Basri. Untuk menangani krisis, kata Chatib, harus  menekankan pentingnya kerja sama yang baik dalam forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan dunia internasional, publik, dan termasuk parlemen.

“Kami tidak mungkin bisa memprediksi krisis. Saya sendiri (ketika menjabat menteri keuangan) selalu meminta untuk dilakukan stress test (uji tekanan). Apakah kita survive(bertahan) atau tidak,” ujarnya. (cni/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.